Monitoring Lapangan,Pejabat BKPSDM Karawang Malah Kena Semprot Honorer Guru,Ini Permaslahannya

0
Karawang,-BKPSDM Kabupaten Karawang tengah gencar melalukan pemotretan dan monitor pegawai non PNS seminggu terakhir di lapangan.Selainmemunculkan spekulasi membendung aksi demonstrasi besar- besaran para honorer,pejabat yang hadir juga banjir keluhan dari sejumlah honorer Kategori dan non kategori di lapangan, baik lingkungan pendidikan, kesehatan dan pertanian.(8/11/2017).
Dihadapan Tim Monitoring BKPSDM di Aula kantor Kecamatan Cilamaya Kulon,salah seorang honorer guru K2, Abdil Gani S.pd mengatakan, Dirinya selama ini sudah ikut aksi demo sembilan kali,baik ke Istana,Bandung maupun Pemkab,bukan apa- apa, sebab dirinya sudah mengabdi di pendidikan selama 25 tahun.Selain masih tidak jelas pengangkatan kapan menjadi PNS, kesejahteraannya juga masih minim,bahkan nyaris sama dengan honorer yang baru mengabdi 10 tahun. Artinya, dengan honor Rp 700 ribu yang jauh dari seorang karyawan dapat apa selama ini, karena justru honorer lebih banyak penekanan kinerjanya lebih berat, sementara janji Pemkab juga yang akan menjatah Rp 42 milyar buat honorer sampai saat ini hanya isapan belaka. Kekesalannya sebut Gani,sudah tak terbendung,karena terus- terusan di ping - pong.Bahkan ia mencurigai, dari sekitar 3 ribu K2 yang lolos 560 orang terakhir, ada permainan pelicin dan mengalahkan masa kerja yang dilakukan oleh para honorer yang lama mengabdi. " Di Cilamaya Kulon cuma 42 guru SD dan 11 SMP yang K2, bahkan ada yang usianya sudah 56 tahun, mau sampai kapan," Tanyanya.

Gani menambahkan, jika Desember tahun ini, pusat masih belum beri kepastian juga,honorer siap geruduk kantor- kantor pemerintah, bahkan, istilah pemetaan dan pemotretan ke lapangan yang dilakukan BKPSDM Karawang saat ini ia patut curigai, jangan- jangan sebut Gani, ada upaya membendung aksi demo besar- besaran pada Desember mendatang." Jangan sampai istilah monitor BKPSDM ini sebagai upaya membendung aksi demo kami nanti," Katanya.

Guru Honorer lain,Soma S.pd mengatakan, yang diharap K2 adalah kepastian CPNS. Ia pertanyakan, maksud dan tujuan sisi lain pemotretan dan monitoring terhadap para pegawai non PNS ini apa?, karena seliweran isu sebelum kumpul, akan ada pemberkasan yang entah untuk apalagi."Maksud dan tujuannya apa monitoringnya pak," Ujar Guru di SDN Kiara 2 ini.

Honorer K2 lainnya dari Kecamatan Cilamaya Wetan,Aep Saepudin mengatakan, jika pertemuan saat ini dikatakan bahas soal pengangkatan, masih sangat dini. Ia sadari itu, karena saat ini rekan honorer masih perjuangkan revisu UU ASN.  Karawang,sebut Aep kekurangan ribuan guru PNS, maka kewajiban semua honorer diharapkannya jangan parsial, dengan kata lain, ketika diajak Demo semuanya harus kompak ikut, karena semuanya demi kepentingan bersama. " Kalau ada arahan demo jangan diam, semuanya harus tetap ikut kompak," Kata mantan Kades Mekarmaya ini.

Kasubid Pengadaan BKPSDM karawang yang juga Tim monitoring, Apip mengatakan,Apa yang dikeluhkan honorer dan K2 dimakluminya. Namun, intansi yang dulunya bernama BKD ini tidak bisa larang- larang hak demonstrasi dari para honorer. Itu hak dan tidak jadi soal baginya,namun yang ia sayangkan adalah minimnya informasi membuat intansinya prihatin, sehingga banyak seliweran informasi keliru yang masuk.Padahal,usulan,saran dan kritikan bisa di tuangkan di website resmi Kementrian, alur, aturan, regulasi dan lainnya juga lengkap seperti PP 48 tahun 2008, PP 43 tahun 2007 dan PP 56 tahun 2014. Bahkan, sambung Apip, selama ini, instansinya hanya sekali saja memintai pemberkasan dari para honorer, namun Faktanya konon sebut Apip, sampai ada yang 10 kali pemberkasan dalam setahun, itu ia hanya ingatkan saja bahwa pengumpulan berkas silahkan saja, tapi jangan kait- kaitkan dengan Pemkab,karena yang diminta pihaknya hanya sekali saja, justru ia kasihan kepada para honorer yang sering menerima informasi yang keliru, sementara data khusus K2 misalnya, sedari dulu sampai saat ini sama dan sudah ada di pusat,yang lebih parah sebut Apip, pertemuan monitoring dan pemotretan pegawai non PNS yang dilakukannya saat ini, di isukan sebagai upaya pemberkasan siap,- siap CPNS. "Kiita jadikan monitoring ini ajang curhat bersama, soal kepegawaian,budgeting honorer dan lainnya,bukan pemberkasan isu pengangkatan CPNS. Urusan demo itu hak bapak- bapak dan ibu- ibu," ungkapnya.

Lebih jauh Apip menambahkan, dari sekitar 3 ribu honorer yang diangkat CPNS sebanyak 560 orang, ia membantah ada istilah pelicin arau titip menitip, jika ada yang mengatakan demikian, jangan pernah mempercayainya. Karena soal Pengangkatan, sudah ada aturan kepegawaian di PP 11 thun 2002." Gak bener. Jangan percaya kabar begituan,semuanya sudah ada aturannya,"Ungkapnya menepis.

Penulis : Ruri
Editor: Farida
Posting Komentar