• Breaking News

    BKPSDM Karawang:PNS Dilarang Selfei Bareng Calon Kepala Daerah

    KARAWANG,-.Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang doyan selfie dan mengunggah foto di media sosial,nampaknya harus berhati-hati di musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini, Pasalnya selain Sudah terbit edaran netralitas PNS oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi dan birokrasi (KemenPanRB), sejumlah sangsi juga siap menanti para PNS yang melanggar etika netralitas dalam pilkada tahun ini.(21/1/2017).

    Disela-sela verifikasi berkas kenaikan pangkat PNS di Kecamatan Lemahabang, Kabid Kesdis BKPSDM Karawang, Abbas Sudrajat mengatakan, memasuki tahun politik, tidak menutup kemungkinan sejumlah PNS ikut bermain politik. Hal -hal terkecil, sudah diatur dalam edaran Kementrian agar semua PNS bisa menjaga netralitasnya sebagai abdi negara dalam Pilkada. Jangan ada sebut Abbas di Karawang, PNS memiliki kartu tanda anggota Partai Politik, Kartu Relawan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, ikuti acara dan kegiatan yang diselenggarakan partai, sampau berselfi ria dengan Calon.  Sebab, jika poin -poin ini dilanggar, sanksinya akan menyesuaikan dijatuhkan kepada PNS tersebut, jika ringan dengan pembinaan dan kalau sedang bisa diturunkan pangkatnya 1 tingkat selama setahun dan jika berat sama diturunkan pangkat satu tingkat selama 3 tahun. " Jaga netralitas PNS, selfie saja dengan Calon kepala Daerah, ini pelanggaran dan bisa dijatuhkan sanksi," Pesannya.

    Abbas menambahkan,  BKPSDM tidak akan langsung memberikan sanksi, karena ada hirarkinya. Oleh karena itu, masyarakat yang melihat PNS berpolitik praktis, atau bahkan menjadi bagian tim sukses Calon Kepala Daerah baik yang tertangkap tangan maupun media sosial,  silahkan lapor langsung ke Panwaslu untuk kemudian diproses laporannya ke BKPSDM. Namun, sebelum itu, tim akan mengchek terlebih dahulu melalui tim pemeriksa yang diantaranya melibatkan inspektorat dan melihat hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), apakah pelanggarannya ringan, sedang,berat atau sangat berat sehingga mengharuskan menindak dengan cara pencopotan.  " masyarakat bisa langsung mengontrol,  namun hirarkinya tetap harus ditempuh jika terjadi pelanggaran segera lapor ke Panwaslu untuk kemudian dilaporkan ke bpsdm dan dilakukan pemeriksaan oleh tim," Katanya.

    Disinggung apakah diperbolehkan jika PNS ikut terlibat sebagai penyelenggara Pemilu seperti menjadi PPK dan PPS,  Abbas menyebut hal itu diperbolehkan asal tidak masuk dalam ranah politik,  karena jika masuk ranah politik seperti anggota Partai, Tim sukses dan relawan calon kepala daerah tertentu ini menjadi pelanggaran apalagi dengan ajakan-ajakan memilih salah satu paslon.
    Adapun sanksi yang dimaksud,  bukan saja akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan tetapi tim pemeriksa juga akan melakukan pemeriksaan serupa kepada pimpinan PNS tersebut bekerja Apakah di instansi Kecamatan dinas maupun lembaga lainnya,  karena jika ada PNS melanggar netralitasnya berarti dikesankan selama ini tidak ada pembinaan serius dari pimpinan instansi yang bersangkutan, sehingga menjadikan anak buahnya liar berpolitik praktis tanpa kendali yang baik."  Kalau ikut dalam penyelenggara Pemilu nya seperti PPK dan PPS itu diperbolehkan yang dilarang itu adalah di ranah politik nya," Katanya.

    lebih jauh Abbas menambahkan, sebagai Abdi Negara, harusnya menunjukkan netralitas yang baik kepada masyarakat dan menjaga etika sebagai PNS,  baik di jam kerja maupun di luar jam kerja sekalipun karena melanggar di luar jam kerja sekalipun sama saja dengan pencemaran nama baik PNS itu sendiri, Oleh karena itu edaran Kementerian Pan dan RB ini Harus dipatuhi oleh semua PNS yang ada di Karawang . Semoga saja harap Abbas, tidak ada PNS yang melakukan pelanggaran selama Pilkada, sehingga tidak ada PNS di Karawang selama pilgub nanti yang di jatuhkan sanksi."  PNS harus tetap kerja jangan terpengaruh dalam hiruk-pikuk politik Pilkada yang bisa berdampak pada karirnya," Pungkasnya.
    Posting Komentar


    Post Bottom Ad