Lahan Makam Syekh Quro Tak Bisa Dimiliki Pemkab Karawang,Ini Alasannya

arawang,-.Lahan seluas 2 hektar di area komplek makam Syekh Quro Dusun Pulobata Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang memang tersohor sebagai asset milik pemerintah desa, namun selama itu pula tanah yang sudah di ziarahi ribuan orang setiap minggu tersebut, ternyata belum di sertifikatkan secara legal.

Kabar yang menyebut asset Desa akan dialihkan menjadi Asset Pemkab Karawang dengan pembelian sebelum pembangunan komplek makam, faktanya bisa melanggar aturan Permendagri.

Kepala Desa Pulokalapa, Popon Fatmwati mengatakan, sejauh ini diakuinya komplek makam Syekh Quro merupakan asset desa, namun bukti sertifikat dan AJB misalnya, belum ada bukti konkrit yang otentik, kecuali sebutnya, SK tahun 1957 yang ditandatangani oleh Bupati di pemerintahan Kewedenaan Purwakarta 7 Juni,  yang saat itu Kadesnya bernama Usa Natadipraja menyatakan bahwa kepengurusan area makam Syekh Quro diserahkan kepada Pemerintahan Desa Pulokalapa. Adapun luas lahan, satu hamparan dengan makam Syekh Bentong atau Syekh Darugem sekitar 2 hektaran. " Kita hanya punya SK Kewedenaan saat itu makannya kita sebut Asset Desa, sertifikatnya ya belum ada," Katanya.

Asset Desa sebut Popon, kabar teranyar tidak bisa di alihkan atau di jual menjadi Asset Pemkab yang selama ini jadi tameng pembangunan, karena aturannya tidak membolehkan. Dengan kata lain, komplek makam lahannya tetaplah milik asset Desa, termasuk saat pembangunan infrastruktur ke depan. Bagi Desa sambungnya, justru sangat bersyukur jika tanah di komplek makam itu masih menjadi aset desa, ketimbang beralih menjadi Aset Pemkab. Tinggal saat ini, pihaknya mengupayakan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengajuan sertifikat. Sehingga, pembangunan apapun, baik dari aspirasi Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab, status lahannua sudah legak secara otentik." Kalau demikian, kita siap sertifikatkan ke BPN. Tapi mau koordinasi dulu," Katanya.Editor
Posting Komentar