Karawang,-. Sebanyak 33 Panita Pemungutan Suara (PPS) Desa dan 33 Sekretariat PPS bersama PPK Kecamatan Lemahabang konvoi ontrog Bank Tabungan Negara (BTN) Kamis 25/1. Selain kesal dengan manajemen keuangan Komisi Pemilihan Umun Daerah (KPUD) yang tak kunjung membereskan honorarium para penyelenggara Pemilihan Gubernur (Pilgub), Kerjasama dengan BTN yang mempersulit aktivasinya juga membuat geram pengurus PPS.
Dikatakan Ketua PPK Kecamatan Lemahabang, Elam Jajang Lesamana, aktivasi anggota PPS di bank BTN sangat amburadul, pasalnya selain masih banyak anggota yang belum menerima ATM untuk pencairan honorariumnya, yang sudah ada saja saat hendak mengaktivasi, justru mesin ATM nya menolak alias tidak cocok, sehingga diarahkan untuk ke Custemer Service, parahnya sebut Elam, di Custemer Service, para PPS yang jauh datang ke Cabang BTN juga seperti daftar dari nol lagi, karena harus membawa lampiran KK hingga akte, padahal syarat pembukaan rekening dan ATM sudah diberikan jauh -jauh hari. Atas dasar itu, pihaknya bersama 66 petugas PPS dan kesekretariatan di Lemahabang ontrog BTN dan menyerahkan kembali ATM yang sudah diterima, karena jangankan honor yang turun, aktivasi saja yang didapati adalah kesulitan, apalagi di beberapa Kecamatan tak sedikit yang justru ATM nya juga belum dikeluarkan." Kita gak Demo, tapi protes saja ingin kembalikan ATM yang aktivasinya ruwet minta ampun," Katanya.
Protes ini sebut Elam, bukan saja datanf daru Lemahabang, tetapi juga dari Karawang Timur dan kecamatan lainnya yang sama-sama tongkrongi BTN. Maka solusinya, PPK dan PPS se Lemahabang menolak pembayaran honor melalui AtM aktivasi semacam itu, dan memilih agar di Droping langsung oleh BTN ke PPK untuk kemudian di Distribusikan langsung ke PPS. Karena, Gubernur sudah mengimbau agar Pilgub ini jangan tersendat , apalagi persoalan administrasi dan keuangan yang jadi hak. " Kita gak mau repot aktivasi, berikan solusi droping honorarium dari BTN langsung ke PPK untuk didistribusikan ke PPS," Katanya.
Peran KPUD sebut Elam, mengapa urusan dengan bank tidak sigap menyikapinya selama ini. Bahkan, patut dipertanyakan, kenapa yang dikerjasamakan dengan pihak BTN yang rata-rata kantor dan Mesin ATM nya tidak merata disetiap Kecamatan. Kabupaten lain sambungnya, bukan saja Pilgub, tetapi juga serentak beriringan dengan Pemilihan Bupati justru bisa rapi, mengapa di KPUD karawang yang notabene hanya menggelar Pilgub saja, semrawut seperti ini. " Kita hanya Pilgub, harusnya KPUD bisa rapi dan tertata. Tapi, kenyataannya justru tidak fokus. Karena urus keuangan saja, mangkraknya jadi seperti ini," Ungkapnya.
Kalip, PPS Desa Lemahmukti mengatakan, ia jauh -jauh mendatangi kantor BTN di Pancawati untuk aktivasi ATM yang sudah diterimanya, namun justru tidak muncul, karena ditolak mesinnya sehingga diarahkan ke Custemer Service, hasilnya seperti harus daftar lagi dari nol dengan diminta syarat macam-macam seperti akte dan KK hingga nama ibu, padahal itubsudah jelas dan lengkap sejak ajuan awal. Yang lebih mengherankan, sebut Kalip, mengapa KPUD menunjuk BTN, karena mungkin kalau di BJB atau BRI dan Mandiri tidak seburuk manajamen di NTN semacam inj." Mengapa pilih BTN, kita aktivasi saja di pingpong terus, mending kalau ATM sudah ada isinya, ini mah masih kosong repotnya minta ampun," Katanya.
PPS Desa Kedawung, Ahmad Sapei mengatakan, saat di demo ke kantor BTN, Jawaban yang diterima semua anggota PPS tidak Singkron dari BTN, pasalnya mereka tetap berkilah bahwa uang belum masuk, padahal dari Provinsi, uang sudah masuk di KPUD Karawang, parahnya, saat di desak membuat surat pernyataan belum menerima dana dari KPUD, jawabannya berbelit. Masa iya heran Pria yang akrab disapa Alex ini, operasional PPS dan PPK cair, sementara honor tidak cair, logikanya dari mana? " Gak singkron jawabannya berbelit, kita serahkan ATM ini ke BTN," Katanya.
Dikatakan Ketua PPK Kecamatan Lemahabang, Elam Jajang Lesamana, aktivasi anggota PPS di bank BTN sangat amburadul, pasalnya selain masih banyak anggota yang belum menerima ATM untuk pencairan honorariumnya, yang sudah ada saja saat hendak mengaktivasi, justru mesin ATM nya menolak alias tidak cocok, sehingga diarahkan untuk ke Custemer Service, parahnya sebut Elam, di Custemer Service, para PPS yang jauh datang ke Cabang BTN juga seperti daftar dari nol lagi, karena harus membawa lampiran KK hingga akte, padahal syarat pembukaan rekening dan ATM sudah diberikan jauh -jauh hari. Atas dasar itu, pihaknya bersama 66 petugas PPS dan kesekretariatan di Lemahabang ontrog BTN dan menyerahkan kembali ATM yang sudah diterima, karena jangankan honor yang turun, aktivasi saja yang didapati adalah kesulitan, apalagi di beberapa Kecamatan tak sedikit yang justru ATM nya juga belum dikeluarkan." Kita gak Demo, tapi protes saja ingin kembalikan ATM yang aktivasinya ruwet minta ampun," Katanya.
Protes ini sebut Elam, bukan saja datanf daru Lemahabang, tetapi juga dari Karawang Timur dan kecamatan lainnya yang sama-sama tongkrongi BTN. Maka solusinya, PPK dan PPS se Lemahabang menolak pembayaran honor melalui AtM aktivasi semacam itu, dan memilih agar di Droping langsung oleh BTN ke PPK untuk kemudian di Distribusikan langsung ke PPS. Karena, Gubernur sudah mengimbau agar Pilgub ini jangan tersendat , apalagi persoalan administrasi dan keuangan yang jadi hak. " Kita gak mau repot aktivasi, berikan solusi droping honorarium dari BTN langsung ke PPK untuk didistribusikan ke PPS," Katanya.
Peran KPUD sebut Elam, mengapa urusan dengan bank tidak sigap menyikapinya selama ini. Bahkan, patut dipertanyakan, kenapa yang dikerjasamakan dengan pihak BTN yang rata-rata kantor dan Mesin ATM nya tidak merata disetiap Kecamatan. Kabupaten lain sambungnya, bukan saja Pilgub, tetapi juga serentak beriringan dengan Pemilihan Bupati justru bisa rapi, mengapa di KPUD karawang yang notabene hanya menggelar Pilgub saja, semrawut seperti ini. " Kita hanya Pilgub, harusnya KPUD bisa rapi dan tertata. Tapi, kenyataannya justru tidak fokus. Karena urus keuangan saja, mangkraknya jadi seperti ini," Ungkapnya.
Kalip, PPS Desa Lemahmukti mengatakan, ia jauh -jauh mendatangi kantor BTN di Pancawati untuk aktivasi ATM yang sudah diterimanya, namun justru tidak muncul, karena ditolak mesinnya sehingga diarahkan ke Custemer Service, hasilnya seperti harus daftar lagi dari nol dengan diminta syarat macam-macam seperti akte dan KK hingga nama ibu, padahal itubsudah jelas dan lengkap sejak ajuan awal. Yang lebih mengherankan, sebut Kalip, mengapa KPUD menunjuk BTN, karena mungkin kalau di BJB atau BRI dan Mandiri tidak seburuk manajamen di NTN semacam inj." Mengapa pilih BTN, kita aktivasi saja di pingpong terus, mending kalau ATM sudah ada isinya, ini mah masih kosong repotnya minta ampun," Katanya.
PPS Desa Kedawung, Ahmad Sapei mengatakan, saat di demo ke kantor BTN, Jawaban yang diterima semua anggota PPS tidak Singkron dari BTN, pasalnya mereka tetap berkilah bahwa uang belum masuk, padahal dari Provinsi, uang sudah masuk di KPUD Karawang, parahnya, saat di desak membuat surat pernyataan belum menerima dana dari KPUD, jawabannya berbelit. Masa iya heran Pria yang akrab disapa Alex ini, operasional PPS dan PPK cair, sementara honor tidak cair, logikanya dari mana? " Gak singkron jawabannya berbelit, kita serahkan ATM ini ke BTN," Katanya.
0Komentar