Tanpa Honor,Koordinator PBB Pesimis Pemasukan Bisa Optimal - PELITA KARAWANG
Tanpa Honor,Koordinator PBB Pesimis Pemasukan Bisa Optimal

Tanpa Honor,Koordinator PBB Pesimis Pemasukan Bisa Optimal

Share This
Karawang,-.  Sepanjang tahun 2017, para Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa honor dan insentif khusus dari Pemkab, baik yang bersumber dari DPPKAD, maupun sisihan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun ke desa. Bahkan, di awal tahun 2018 ini, belum ada tanda-tanda para petugas pengumpul Pendapatan Aslu Daerah (PAD) tersebut mendapatkan jatah honor lagi. Selain berakibat serapan pemasukan berpeluang macet, juga kerawanan mental korup hasil pungutan PBB masuk kantong pribadi juga terbuka.


Kata Koordinator PBB Kecamatan Telagasari, Engkos Kosasih. Ditahun 2017, para bendahara PBB yang semula mendapatkan honor Rp 750 ribu perbulan, selama 12 bulan kemarin full tanpa sentuhan Pemkab. Itu berlaku bukan buat Kecamatan dengan nilai pemasukan buncit saja, tetapi juga pada Kecamatan dengan prestasi baik pemasukan PBB nya seperti Kecamatan Telagasari. Walaupun juara 5 terbaik pungutan pajak PBB, namun tetap tidak ada pemasukan sama sekali untuk honor dan insentif para penagihnya. Berharap ada celah di DBH Desa, justru nihil lagi tanpa alokasi yang jelas. Karena, dana non fisik itu, lebih mengutamakan rehab kantor Desa yang masih bagus-bagus, ketimbamg honor para bendahara PBB yang setiap hari menagih pajak untuk pemasukan ke Pemkab." 2017 nihil, dan ditahun ini juga sama belum jelasnya." Ujarnya.

Lebih jauh Engkos menambahkan, ketiadaan honor dan kesejahteraan para bendahara PBB ini juga akan berpengaruh pada pemasukan PBB tahun ini, ia yakin para bendahara ini akan semakin malas dan membiarkan saja serapan pemasukan PBB tahun ini, bahkan lebih rawannya bisa saja mengkorup pungutan PBB itu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraannya.  Jangan disalahkan, karena itu menjadi akibat dari ketiadaan kesejahteraan khusus yang diberikan Pemkab sendiri. Karena sambung Engkos, dengan hanya mengandalkan upah pungut ( UP), Bendahara PBB hanya dijatah berdasarkan SPPT perlembarnya, yaitu Rp 700, Kepala Desa Rp 200 dan Camat Rp 100 dikalikan denfan jumlah pemasukan. Sehingga, dalam setahun, para bendahara PBB ini bisa saja mendapatkan andalan UP itu Rp 3 Juta, tapi pertahun. Namun, rata-rata pemasukan yang rendah, hanya dapat kurang dari sejuta pertahunnya." Ngandelin UP doang mah sedikit, itupun kalau pemasukannya banyak, tapi kalau sedikit dari mana kesejahteraannya," Katanya.
Posting Komentar
bkd