Disnakertrans Karawang Launcing LTSP Pekerja Migran Indonesia

KARAWANG. - Berawal dengan berkumandangnya lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para undangan yang hadir, acara Launching Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Karawang mulai digelar, Rabu (14/2).

Bertempat di halaman kantor Disnakertrans Kabupaten Karawang acara dihadiri oleh Bupati karawang, Cellica Nurrachadiana, Kepala Disnakertrans Karawang, H. Ahmad Suroto, Kepala BNP2TKI Jawa Barat dan jajaran Muspida Karawang.

Dalam sambutannya Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengutarakan dengan diresmikannya  sistem LTSP, dirinya berharap kendala-kendala yang ada selama ini terkait PMI dapat tertangani.

“kewajiban kita di pemerintah bisa melindungi hak-hak warga Karawang. Memberikan pelayanan terbaik, membimbing mereka agar tidak menghadapi masalah di negara tempatnya bekerja. Dan dengan berjalannya sistem LTSP ini juga masih dibutuhkan koordinasi dankerjasama antar Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga sistem ini bisa berjalan dengan baik,” kata Cellica.

Cellica pun menegaskan bahwa Pemkab Karawang tidak akan melarang warganya untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Karena pemkab belum sanggup memberikan lapangan pekerjaan yang memadai atau menjamin mereka dengan bantuan permodalan usaha .

Sebelumnya Kepala Disnakertrans Karawang, H. Ahmad Suroto dalam laporannya menjelaskan tentang sistem layanan terintegrasi yaitu LTSP yang didalamnya terdapat berbagai macam layanan yang semata-mata untuk memberikan kemudahan masyarakat Karawang, khususnya para PMI yang ada di Kabupaten Karawang.

“Didalam LTSP ini layanan Imigrasi berkaitan dengan pembuatan dokumen paspor, ada layanan kesehatan dari RSUD dan Dinas Kesehatan berkaitan dengan rekam medis dari calon PMI untuk mendapatkan rekomendasi tentang kesehatan, juga ada layanan dari Kepolisian Resort Karawang yang melayani penerbitan SKCK, selain itu juga ada layanan Disdukcapil yang melayani dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte kelahiran hingga Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN),” jelas Suroto.

Di LTSP tersebut, masih lanjut Suroto, juga terdapat pelayanan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BNP2 TKI tersebut terkait Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

“Dalam LTSP juga ada tambahannya yaitu layanan BPJS ketenagakerjaan yang melayani pra pemberangkatan dan pasca kepulangan yang juga melibatkan BJB yang akan melayani jasa keuangan terkait pembayaran dokumen paspor dan lainnya,” sambung Suroto.

Suroto pun menambahkan dalam laporannya, ia menginformasikan bahwa keberadaan TKI atau PMI di Kabupaten Karawang tahun 2017, yang telah diberangkatkan oleh Disnakertrans  secara formal dan non formal berjumlah 3.206 orang. Dari jumlah tersebut ia mengakui memang ada permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.

“2017 lalu keseluruhan ada 64 kasus terkait PMI, baik itu meninggal dunia, kemudian tidak pulang, sakit, tidak dibayar, sampai dengan tidak diketahui keberadaannya,” tambah Suroto. 
Posting Komentar