Inspektorat Karawang Sebut Bumdes Paling Rawan Dilanggar - PELITA KARAWANG
Inspektorat Karawang Sebut Bumdes Paling Rawan Dilanggar

Inspektorat Karawang Sebut Bumdes Paling Rawan Dilanggar

Share This
Karawang, - Dana Desa memang mulus realisasinya di infrastruktur, namun keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi celah yang bisa berpeluang besar dilanggar. Pasalnya, dana Bumdes yang mencapai Rp 120 jutaan setiap tahun, rawan diselewengkan untuk kepentingan oknun Kepala Desa maupun usaha keluarganya.

Saat menggarap pemeriksaan Dana Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran, Irban III Inspektorat Karawang, Mukhlish Villy mengatakan, Pencairan dana Desa wajib membuat bumdes dan itu berlaku sejak tahun 2015. Karena, dengan keberadaan Bumdes ini diharapkan membantu masyarakat, seperti penjualan usaha, simpan pinjam dan pemberdayaan ekonomi lainnya. Namun,  pemanfaatan pengelolaan Bumdes harus pelototi, benar atau tidak setiap dana alokasi buat Bumdes tersebut di salurkan, baik nominalnya maupun bukti-bukti usahanya, sebab, sambung Mukhlis, rata-raya pelaporan BPD ke Meja inspektorat adalah soal Bumdes, bahkan Desa-desa yang tersandung urusan hukum juga kaitannya sangat erat dengan tata kelola Bumdes yang banyak di langgar. " Laporan yang sering masuk dari warga desa maupun BPD itu ya seputar Penyelewengan Dana Bumdes, maka ini yang harus kita pelototi, benar gak disalurkan," Katanya.

Mukhlis menambahkan, jika ada gelagat tidak beres dalam penfelolaan Bundea dan diadukan masyarakat, siap-siap Penyidik turun tangan,  apalagi kalau dana desa disalurkan untuk Bumdes, kemudian sarana dan bukti fisiknya tidak ada, maka dipastikan harus ada pembinaan, jika masih buruk seperti realisasi yang tidak sesuai RAB dan usaha simpan pinjam tapi dialokasikan ke yang lain tanpa berita acara musyawarah alias sepihak, maka jangan salahkan jika selebihnya dari itu digarap 
penegak hukum lainnya ." Segala sesuatunya harus sesuai RAB awal, merubah sepihak tanpa musyawarah dan berita acara saja sudah pelanggaran," Katanya.

Tahun ini Mukhlis menambahkan, dari 297 Desa di Karawang, tidak semua diperiksa, karena edaran Kemendagri dilakukan harus dengan sampling, karenanya, sampai akhir Februari ini, ada 67 Desa yang Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017 diperiksa langsung oleh Inspektorat. Sama seperti pemeriksaan reguler, pemeriksaan ini juga akan menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  yang penyempurnaannya, harus cepat dan segera di selesaikan. Jangan sampai, pemerintah desa ada hutang dan tunggakan atas realisasi yang sudah berjalan ditahun-tahun sebelumnya. " ada 67 Desa yang diperiksa dari berbagai pelosok Kecamatan, berdasarkan surat edaran Kemendagri," Pungkasnya.
Posting Komentar
bkd