• Breaking News

    Lembaga DTA Masih Banyak Nebeng



    Karawang. - Selain masih setengah hati menjalankan Peraturan Diniyah Taklimiyah Awaliyah (DTA) yang terbit sejak 2011, Pemkab juga dianggap masih cuek saat lembaga pembentuk karakter beragama itu masih banyak yang nebeng tempat saat melangsungkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), baik di Masjid , Musala, Majelis Taklim, bahkan SD.

    Ketua Kelompok Kerja Kepala DTA (KKDT) Kecamatan Majalaya, Endang Damanhuri mengatakan, di Kecamatannya ada 25 DTA, namun 4 diantaranya masih nebeng tempat belajarnya di Masjid, Musala dan Majelis Taklim. Meskipun izin operasionalnya keluar, namun perhatian untuk fokus infrastruktut DTA masih begitu kurang diperhatikan Pemerintah. Jujur kalau mau fokus, sebutnya, Bantuan Sarana Keagamaan (Bansara) harusnya saklej diperuntukan bagi sarana DTA agar tidak ada lagi lembaha pendidikan agama ini yang proses belajarnya nebeng di fasilitas lainnya. Bahkan, yang lebih miris sebut Endang, di saat lembaga PAUD masuk Peraturan Bupati (Perbup) teknis Dana Desa yang wajib dialokasikan, justru tak ada satu klausulpun tertera adanya Perbup Dana Desa yang mengharuskan mengarah ke sarana DTA. Kecuali sebut Endang, hanya termaktub dalam PP Dana Desa, itupun tanpa menyebut DTA, melainkan  sarana keagamaan dan fasilitas umum saja yang tidak spesifik bermuara ke DTA. " Masa iya lembaga pendidikan agama masih dibiarkan nebeng sampai saat ini, " Katanya disela-sela Roadshow Pembinaan DTA di DTA Al Khaeriyah.

    Sementara itu, Ketua KKDT Kecamatan Telagasari Ibnu Hajar AS mengatakan, rata-rata DTA yang nebeng kemudian bisa memiliki bangunan sendiri, adalah mereka yang memanfaatkan Aspirasi DPRD saja, sebab sulit rasanya mendapati bantuan dari Pemerintah untuk sebatas menyasar ke DTA dalam pembangunannya. Dari 31 DTA yang tersebar di 14 Desa Kecamatan Telagasari, masih ada 3 DTA diantaranya  yang nebeng belajarnya di bangunan Paud, bahkan bangunan milik SD termasuk juga di Majelis Taklim. Padahal, sebut Ibnu, jika serius mengawal Peraturan Daerah (Perda) DTA, selain pengakuan syahadah atau Ijasahnya saklek menjadi syarat masuk SMP, juga pengakuan sarana penunjangnya seperti bangunan, bahkan subsidinya, karena selama 2 tahun terakhir, BOPF yang semula ada dengan hanya besaran Rp 5.000 per siswa DTA perbulan, juga ditiadakan selama 2 tahun terakhir, bahkam akibat itu sambung Ibnu, untuk membayar honor guru DTA saja, semua Kepala DTA berlakukan SPP setiap bulan dengan besaran Rp 15 - 30 ribuan. " BOPF yang membantu juga sudah gak ada, bagaimana bicara bangunan. Evaluasi Perda DTA saja masih naik turun," Sindirnya.


    Ketua KKDT Kecamatan Lemahabang, Abu Bakar mengatakan, di Lemahabang, dari  38 DTA, masih menyisakan satu DTA saja yang belum memiliki bangunan secara mandiri, karena masih harus nebeng di SD, yaitu DTA Nurul Hidayah Desa Lemahmukti, padahal selain izin operasional sudah keluar,jumlah siswanya juga ratusan. Jika dulu bangunan masih bisa dibantu dengan PNPM, tapi saat ini DTA sudah kesulitan kemana bisa mendapati bangunan mandiri, selain Aspirasi DPRD yang jumlahnya juga sangat terbatas. Ada pengakuan Pemkab, sebut Abu, dalam hal pemberian Honor Daerah (Honda) setahun sekali, itupun tidak pernah di evaluasi dengan lembaga lain untuk menentukam jumlah kuotanya, sebab, Honda tidak spesifik bagi guru DTA saja yang biasa di distribusikan jelang Idul Fitri, tetapi juga bagi Guru Mts, Guru MI,Guru Ngaji dan TPQ. Untuk itu, ia berharap, ada kepedulian kembali dari Pemkab, bukan sebatas menjalankan Perda saja, tapi bukti konkrit hal yang krusial dibutuhkan DTA." Pengakuan Pemkab sebatas Honda saja, itupun jumlahnya dibatasi," Keluhnya.
    Posting Komentar


    Post Bottom Ad