Musrembang Dapil IV Kacau ,Para Camat dan Anggota Dewan Kebingungan Bab Bappeda Karawang

Karawang,-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan (Dapil) IV digelar diaula Kantor Camat Telagasari. Ada pernyataan menarik dalam kegiatan Musrenbang tersebut, selain beberapa Kecamatan masih belum melaksanakaan Musrenbang tingkat Kecamatan sebelumnya seperti Tempuran dan Telagasari,  Bappeda yang melarang ajuan diluar SK Bupati tentang 15 skala prioritas tanpa di lampirkan,sempat membuat bingung sejumlah Camat dan Anggota DPRD yang hadir.

Camat Cilamaya Wetan, Drs H Hamdani misalnya,ajuan infrastruktur jalan saat Musrenbang ini, pihak Bappeda menyatakan agar pokok pikirannya harus sejalan dengan SK Bupati kaitan 15 skala prioritas di setiap Kecamatan.Persoalannya,mana SK tersebut?. Karena jujur Camat sendiri masih belum menerima dan balik bingung, karena selama ini tidak pernah menerima SK Bupati,bahkan, saat ini banyak ajuan, khawatir tidak Klik dengam SK Bupati, nantinya usulan itu jadi sia-sia saja.Untuk itu, ia memohon kiranya jangan sampai membuat para Camat dan Dewan bingung. Disatu sisi diminta sejalan dengan yang sudah di SK kan Bupati, di sisi lain jusrtu pihaknya yang sedang mengajukan sendiri belum menerima SK yang di maksud." Tolong sampaikan, agar ajuan saat Musrenbang ini masuk semua. Dan yang di usulkan jangan sampai keningungan, karena katanya sudah ada SK Bupati yang harus menyesuaikan, masalahnya kita belum menerima SK nya," Kata Camat.

Camat Telagasari, Hj Yetty Yuliati mengatakan, pihaknya belum melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan, namun sudah masuk tahapan di Musrenbang Dapil. Sebab, pihaknya baru akan menggelar Musrembang pertengahan Februari ini. Padahal, memang, tanpa Musrenbang Dapil juga sebenarnya tidak masalah, hanya saja kebetulan Dewan sedang pada Reses, jadi Musrembang Dapil yang waktunya juga dimajukan Pemkab digelar Kamis 8/2 ini." Sama kaya Tempuran, kita juga Musrembang Kecamatan belum dilaksanakan, " Katanya

Kebingungan serupa juga dikatakan Ketua Komisi A DPRD Karawang, Pertama, mengapa Musrenbang Dapil justru lebih dulu digelar, sementara beberapa Kecamatan justru belum menggelar hal serupa. Padahal, pokok pikiran itu datang secara hirarki,mulai ajuan ditingkat Dusun, Desa,Kecamatan dan baru Dapil sehingga bisa bersambung kemudiann ditingkat Kabupaten, apalagi APBD Karawang Rp 600 milyar diantaranya ini siap turun khusus untuk infrastruktur dan Rp 250 Milyar dianataranya melalui aspirasi DPRD. Disisi lainnya juga sambung Politisi Partai Golkar ini, ajuan yang di maksud harus sesuai dengan SK Bupati dimana pembangunan atas asas pemerataan dibagi perkecamatan dijatah 15 titik prioritas, sama sekali belum juga diterima Anggota DPRD tembusannya, termasuk soal lampirannya seperti apa juga belum diterimanya. Ia faham, bahwa jalan infrastrukturnya harus sesuai SK Bupati, walaupun pun ada pokok pikiran DPRD, jika tidak klik dengan SK tersebut, tidak  bisa di realisasikan, karenanya, ia meminta ke Bapeda dan Pemkab agar melampirkann segera, agar jelas. "SK Bupatinya juga belum menerima, kan sama saja bohong, kalau tidak klik dengan SK ya ajuan pun gak bakal direalisasikan," Katanya.

Menyikapi itu, Kabid Perekonomian Bappeda Karawang, Ahmad Bagja mengatakan,  sistem yang digunakan saat ini adalah e Planing, dimana sistem ini harus diolah dan dipasitikan tak ada program yang dadakan ditengah jalan. Betul,  SK Bupati kaitan jalan infrastruktur yang bisa dimasukan dalam pokok pikiran yanh rata-rata 15 prioritas per kecamatan, harus disesuaikam dengan ajuan. Hanya saja, ia memohon wakti pencetakannya 2 x 24 jam agar SK tersebut bisa diketahui Camat dan Anggota DPRD, sekaligus juga pihaknya menjanjikan sistem oleh Bappeda akan terekam semua,sehingga kedepan,jangann ada bahasa tidak tahu dari Kecamatan, karena usulan akan masuk ke e Planing. " Kita minta waktu 2 x 24 jam untuk cetak SK Bupati ini, " Katanya.
Posting Komentar