UPK Eks PNPM Mau Berubah Status

Karawang, - Para pengelola UPK eks Program PNPM nampaknya masih menimang-nimang statusnya ditahun ini setelah namanya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) . Pasalnya, UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberlakukan pilihan agar semua LMK merubah statusnya dengan opsi pilihan, yaitu Berupa Perseroan Terbatas (PT) Swasta atau Koperasi.

Sekretarus UPK Singaperbangsa Kecamatan Cilamaya Kulon, Nurhadi Saputra mengatakan, atas perubahan status UU LKM yang merambat ke UPK baik rubah menjadi PT atau Koperasi, masih menjadi dilematis akibat regulasi yang belum sempurna dan saklek, sehingga ada yang setuju, ada juga yang tidak, karena masing-masing wilayah kecamatan beda-beda karakter sosialitinya, bahkan, UPK ada yanf sudah jadi koperasi, seperti di UPK Telukjambe timur dan ada juga yang jadi Bumdes bersama seperti UPK Purwasari, sementara yang lainnya diakui Pria yang akrab disapa Phestol ini,  masih mengikuti perkembangan dinamika yang ada dan menunggu arahan dari UPK Dapm NKRI yang merupakan forum asosiasinya." Kabupaten lain UPK nya sudah jadi koperasi seperti  Tasikmalaya dan Cirebon, kalau kita masih menunggu arahan," Katanya.

Dekopinda Karawang, sebutnya,  tidak mengarahkan agar UPK beralih jadi koperasi tetapi hanya menawarkan,  dalam artian bagi upk yang mau jd koperasi, maka dipersilahkan, karena nanti iya Yakin, Dekopinda akan mendampingi dalam prosesnya. Disinggung apakah UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon hendak beralij juga jadi Koperasi, Phestol Belum bisa memastikannya,   karena tindak tanduknya tetap akan dikembalikan dalam Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) baiknya arah UPK ini mau kemana, karena demi kebaikan aemua pengelola dan kelompok bersama. sebab, awal bulan februari ketika  asosiasi UPK DAPM NKRI  berkordinasi tentang kelanjutan status,  justru pihak Kemendes memaksakan agar upk ini jadi Bumdes bersama, bukan koperasi arau juga swasta (PT) " Bagi kita UPK gak  masalah mau jadi Bumdes bersama atau apapun,  karena yag penting adalah petunjuk teknis operasional pengelolaan  dan dasar hukumnya harus jelas dulu,  jamgan sampai keberadaan UPK yang sudah eksis malah dijadikan boneka politik oleh elit tertentu yang mempunyai kepentingan politik " Pungkasnya.

Ketua Dekopinda Karawang, H Warman mengatakan, UPK adalah Lembaga keuanganbukan Bank, maka menurut edaran Bupati LKM sudah harus menentukan pilihannya, yaitu antara swasta menjadi PT yang perizinannya ditempuh melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , atau menjadi Koperasi

yang perizinannya langsung ke Kementrian Koperasi dan UKM. Dua-duanya, sebut Warman, memiliki konsekwensi bagi UPK yang memiliki aset dana milik masyarakat ini paska program, sementara yang berbadan hukum sebelumnya, adalah legalitas Asosiasinya saja. Menyikapi ini lanjut Mantan Ketua Komisi A DPRD Karawang ini, UPK dipersilahkan memilih yang lebih baik, hanya saja yang lebih dekat dengan masyarakat, apalagi dana yang tersimpan jadi aset itu adalah dana amanah masyarakar, ada baiknya Saran Warman beralih statusnya ke Koperasi saja, dimana MAD nantinya berganri kadi RAT juga kelompoknya adalah menjadi anggota Koperasinya. Karena Koperasj, merupakan amanat pendiri bangsa, dimana ekonomi masyarakat harus dibangun usahanya melalui Koperasi ini.

." Percepaat Pemerataan, maka saya sarankan UPK ini masuknya ke Koperasi saja, memang gak ada tempo waktu tapi sesegera mungkin harus menentukan pilihan," Pungkasnya.
Posting Komentar