PELITA KARAWANG.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dikembangkan menjadi kawasan metropolitan, bukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Intinya kami posisinya tidak harus semua daerah jadi KEK, lagipula KEK itu kan intinya untuk daerah yang punya potensi berkembang tapi belum berkembang karena belum ada infrastruktur dan dukungan regulasi, kurang insentif," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah mengkaji agar kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yaitu bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui tiga kawasan tersebut, juga diyakini dapat mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar seperti di Jakarta misalnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman juga memastikan tidak akan ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK, namun pemerintah hanya akan memberikan kemudahan perizinan.

Bambang sendiri menilai, ketiga wilayah tersebut memang tidak memerlukan insentif fiskal karena tanpa insentif fiskal pun kawasan tersebut sudah berkembang pesat.

"Artinya harus ada adjustment terhadap wilayah metropolitan dan nanti harus ada perhatian khusus mengenai infrastruktur dan konektivitas dan sebagainya. Itu yang diperlukan Bekasi, Karawang, Purwakarta, dibandingkan KEK. Kalau KEK itu daerah yang masih kaya di Sei Mangke, yang masih kosong tapi punya potensi sehingga perlu tarik investor," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, Bappenas mengantisipasi pada 2045 mendatang, kawasan metropolitan Jakarta akan bersinggungan dengan kawasan metropolitan Bandung. Artinya, akan terbentuk suatu kawasan yang bukan saja metropolitan namun menjadi megapolitan Jakarta Bandung.

"Kemungkinan penduduknya sampai 80 juta. Kalau untuk daerah seperti itu begitu padatnya, maka harus ada pengaturan dari sekarang. Antisipasi infrastrukturnya, lalu penataan ruang dan juga bagaimana memisahkan daerah perumahan,yang mana daerah industri, dan mana yang kita jaga sebagai lahan pertanian," kata Bambang.Demikian dikabarlan Antara.