Koperasi Sekolah di Karawang Jadi Sasaran Pinjaman Dana Talang BOS

PELITA KARAWANG.- Selain akhir tahun lalu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama tahun ini kembali terlambat. 

Namun, mencocoki gaji guru honor dan operasional sekolah, Koperasi jadi sasaran pinjaman rutin pihak sekolah untuk memberikan talangan sementara kebutuhan yang semakin membengkak.

Ketua Koperasi Bina Siswa SMPN 2 Lemahabang, Ujen S.Pd mengatakan, walaupun beranggotakan tak kurang dari 50 orang, Koperasi sekolah yang sudah ada sebelum program Bos meluncur ini sudah berjalan dengan aset lebih dari Rp 150 jutaan. Dengan hanya simpanan wajib Rp 30 ribu setiap bulan dan simpanan pokok pertama, Koperasi tanpa badan hukum ini tetap normal menjalankan manajerial perkoperasian, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), peehitungan surplus dan distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU). Begitupun pinjaman yang hanya membanderol bunga 2 persen saja." Koperasi sekolah ini anggotanya ya kurang dari 50 karena warga sekolah saja, asetnya juga seratus jutaan doang," Katanya.

Meskipun asetnya sedikit, Koperasi sekolah bukan saja jadi soko ekonomi tapi menjadi tulang punggung sekolah, sebab disaat Bos tidak kunjung cair swperti sekarang, pihak sekolah hanya bisa andalkan pinjaman untuk dana talangan pada sekolah membayar setiap kebutuhannya. Jumlahnya tidak sedikit, karena dalam satu bulan jika Bos tidak cair, memenuhi kebutuhan pinjamannya sampai Rp 22 juta perbulannya, jika tiga bulan tidak cair, tinggal dikalikan saja tiga bulan, berapa puluh juta koperasi di kuras pihak sekolah untuk menalangi Bos yang tidak jelas pencairannya oleh pemerintah itu.." Sebulan kalau bos gak cair ya pinjamnya sampai Rp 22 jutaan, sekarang sudah hampir tiga bulan, kalau gak pinjem para guru mau makan apa," Tanyanya.

Lebih jauh Ujen menambahkan, betapapun jadi talangan, itu sudah diatur dalam Ad/ART Koperasi dan diperbolehkan, karena saat Bos cair, nominal yang dipinjam itu harus kembali lagi segere, karena keuangan Koperasi harus terus berjalan, termasuk menjalankan usahanya seperti kantin dan dagang warungan disekolah. Ia berharap,  Bos tidak lagi telat kedepan, karena jika terus berlarut setiap tahun, bisa mengganggu keuangan koperasi itu sendiri." yang jelas mah bukan soko guru saja, tapi sudah jadi tulang punggung pihak sekolah yang bisa diandalkan," Pungkasnya.

Wakasek Humas, Asmadi S.Pd memgatakan, Pemerintah seharusnya saklek saat memberikan bantuan, jika memberlakukan Bos maka seharusnya diatur dengan rapi dan tertub pencairannya, namun jika setengah hati memberikan bantuan, lebih baik ditiadakan saja dan mengembalikan ke sistem SPP dari orangtua, bahkan itu lebih jelas karena tidak ada kewajiban SPJ kepada Pemerintah. Karena kalau Bos itu di deadline ajuan dan pertanggungjawabannya. Wajar saja, pihak sekolah selalu mengandalkan koperasi sekolah untuk menutupi  kekurangan operasional, " Kalau setengah hati lebih baik ke SPP lagi saja," Ungkapnya.
Posting Komentar