Bertanggungjawabkah Bupati Untuk SK Honorer Yang Dikeluarkan Disdikpora Karawang?

Bupati Karawang
PELITAKARAWANG.COM-.Beredar kabar pada hari ini,Senen 30 April 2018,untuk hasil PKKS bakal diumumkan dan SK Penetapan Honorer Non Katagori juga hendak dibagikan oleh Disdikpora Karawang.(30/4/2018).

Padahal menurut rencana khusus untuk SK Non Katagori asal Disdikpora akan diberikan secara simbolis oleh Bupati pada tanggal 2 Mei di Plaza Pemda Karawang,setelah pada tanggal 25 April 2018 lalu dibatalkan dengan alasan diundur ke tanggal 2 Mei,bertepatan peringatan upacara Hardiknas.

Akibat peristiwa undur waktu dan tak jelasnya alasan yang dikeluarkan Disdikpora Karawang,banyak pihak menduga semua itu buah dari tidak adanya jalur koordinasi yang ditempuh oleh pihak Disdikpora kepada Bagian Hukum Pemkab dan BKPSDM Karawang.

Berikut undangan kepada Korwilcambidik Se -Karawang:
Assalamualaikum wr. Wb.
Informasi dari bpk Kadisdik bahwa  besok senin 30 April  seluruh korwil wajib hadir pada acara apel jam 7.30. Di disdik.
Setelah itu di lanjut kegiatan rapat dengan acara:
1.Pembagian  SK Penetapan  Tenaga Honorer.
2. Penyampaian  hasil PKKS
Atas kehadiran mengucapkan tks.
Wassalam
Forum korwil
Menurut Permana,langkah Disdikpora Karawang sangat berani dan janggal karena sudah melangkahi satu kewenangan dalam pembuatan SK Katagori II yang sejatinya masih ada pihak yang dianggap lebih berwenang mengeluarkanya.

Dan SK Katagor II yang dikeluarkan Disdikpora bisa disebut tanpa sepengetahuan dari Bagian Hukum Setda,BKPSDM termasuk oleh Bupati Karawang,hal tersebut terbukti oleh sempatnya ajudan Bupati mencari-cari surat tembusan dari Disdikpora ke Bagian Hukum Setda Pemkab Karawang,jelasnya.

Perlu juga kiranya Bupati Karawang menindaklanjuti karena telah keluarnya SK Katagori II dan sudah diterima oleh para honorer yang mendapatkannya.Satu sisi SK tersebut harus dijelaskan secara resmi,dalam pengertian lain Pemkab Karawang apakah akan turut serta bertanggungjawab manakala Bagian Hukum dan BKPSDM tidak ajak koordinasi sebelumnya oleh pihak Disdikpora,jelas warga Karawang ini.

Terlebih,sambungnya,harus dibisa dibaca sejak dini dampak dari beredarnya SK Non Katagori oleh Disdikpora,apakah tidak akan ada gerakan dari honorer OPD lain yang menuntut hal yang sama bila belum memiliki SK oleh dinas masing-masing dan seterusnya.Serta terpenting apakah dengan SK Non Katagori  yang akan dikeluarkan akan menjadi sebuah rujukan bagi pemegangnya.Misal bakal diangkat pegawai tetap dan mendapatkan gaji atau fasilitas lainnya.Ini sangat penting dijelaskan ke publik atau kepada yang bersangkutan.Bukan hanya sebatas menerima SK seperti tertulis dalam SK Honorer Katagori II,salah satunya yang bersangkutan tidak  boleh menuntut menjadi CPNS,tegas Permana.

Secara logika hukum,sambungnya,dengan di SK kan seseorang oleh satu lembaga atau organisasi sudah dapat dipastikan ada pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya yang harus terpenuhi sesuai azaz atau pedoman yang berlaku.Namun bukan sebaliknya, tak berikannya peluang menuntut hak sebagai pegawai tetap atau PNS namun dipekerjakan setiap hari kerja tanpa gaji yang tidak ditetapkan terlebih dahulu,(jauh dari kelayalakan,red),bila SK semacam itu ada maka bisa dinilai tak menenuhi unsur keadilan bahkan bisa disebut tidak manusiawi pula (pelanggaran HAM),pungkas dia.

Kabar ini turunkan,Bupati Karawang belum bisa dikonpirmasi oleh awak media.

Posting Komentar