Heloo Kadisdikpora Karawang,Kapan Dong Cakep Dilantik?

PELITAKARAWANG.COM-.Dua bulan terakhir di awal tahun 2018 ini dunia pendidikan Kabupaten Karawang sedikit memanas. Ketegangan terjadi antara kelompok calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh pejabat berwenang (Disdikpora) dengan kelompok kepala sekolah yang masa bakti jabatannya sudah selesai dua periode di bulan Januari.

Kelompok cakep menganggap dan meyakini bahwa para kasek yang sudah habis masa dua periode jabatan kasek mestinya mendapat  SK pemberhentian dari Bupati sesuai Perda 8 tahun 2009 yang mengatur tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang  dan  Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 yang mengatur tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Bupati segera melantik mereka untuk menggantikannya.

Disisi lain ada kelompok (pejabat Disdikpora) yang menganggap dan berkeyakinan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU, maka segala peraturan yang ada di bawahnya dinyatakan tidak berlaku secara otomatis, termasuk Perda 8 tahun 2009 dan juga Permendiknas 28/2010.

Apa gerangan yang menjadikan situasi memanas ?.

Perubahan yang mencolok atas hadirnya PP 19/2017 yaitu perubahan tugas dan fungsi kepala sekolah termasuk masa jabatan. Peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu masa jabatan.

Sedangkan pada PP 19/2017 Pasa1 54

(1) Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
(2)  Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan.

PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017 oleh Menkumham Yasona Laoly.

Aturan dibawahnya yang mengatur teknis pelaksanaan PP ini (Kepmen maupun Permen) belum terbit. Pasal 54 (4) mengatakan ; Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja kepala satuan pendidikan dan beban kerja pengawas yang ekuivalen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Artinya, sebelum Menteri terkait (Kemendiknas) belum mengeluarkan Keputusan atau Peraturan terkait PP tersebut, maka kedudukan PP masih “de jure”, belum “de facto”.

Alasannya, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan otonomi daerah sebagai mana diatur dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 sebagimana diubah oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan otonomi daerah, yang diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karawang, yaitu Perda nomor 8 tahun 2009 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.  Dalam perda tersebut terdapat pengaturan periodisasi jabatan kepala sekolah (BAB II pasal 13).

Sampai saat tulisan ini dibuat, Perda tersebut masih memiliki kekuatan hukum dan belum dicabut.

Dengan demikian mestinya Bupati Karawang tidak ragu lagi menggunakan Perda 8 tahun 2009 sebagai landasan hukum pergantian kepala sekolah, atas pertimbangan bahwa mereka (cakep) sudah dinyatakan lulus seleksi oleh pejabat (Disdikpora), dan PP 19 belum memiliki kekuatan untuk diterapkan di Kabupaten Karawang mengingat Menteri terkait belum mengeluarkan Permen maupun Kepmen, dimana Permen atau Kepmen tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Karawang menerbitkan Perda baru menggantikan Perda 8 tahun 2009.  

Ditulis pada Selasa 3 April 2018

Oleh : Kasim Suriadinata.
Posting Komentar