• Breaking News

    Surat Terbuka Kasek di Karawang

    PELITAKARAWANG.COM - Puji syukur kami panjatkan Ya Allah atas segala ni’mat yang telah kau berikan. Sehingga Kami dapat menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Kami sebagai  pendidik dan pengajar di Kabupaten Karawang ini.

    Padakesempatan ini  Kami mencoba membuat tulisan menanggapi  dan menyikapi berita yang akhir akhir ini ramai diperbincangkan di berbagai media cetak dan media on line yang ada di Karawang dan Jawa Barat tentang memanasnya Disdikpora Kabupaten Karawang kaitan dengan Kelompok Kepala sekolah periodesasi yang menginginkan perpanjangan jabatannya sebagai kepala sekolah dan Kelompok Calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi rekrutmen Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan Disdikpora kabupaten Karawang tahun 2016 melalui UPTD di Kecamatan masing masing.

    Sebagaigambaran Kami Para Calon Kepala Sekolah adalah guru yang direkrut melalui proses penjaringan di masing-masing UPTD (sekarang Korwil) sesuai Permendinas No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala sekolah Bab II yang menyatakan
    ... Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah proses penyediaan calon kepala sekolah/madrasah yang meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang...”

    Dalam kaitan ini Kami ini Para Calon Kepala Sekolah diproyeksikan untuk mengisi formasi Kepala sekolah yang periodesasi karena sudah menjalani tugas selama 2 periode sesuai Permendiknas tersebut diatas yang mengatur Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa

    ’’... Masa tugas seorang kepala sekolah adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal penetapan pengangkatan. Seorang kepala sekolah secara berturut-turut hanya boleh ditugaskan selama 2 (dua) periode masa tugas, dengan syarat hasil penilaian kinerja minimal baik. Apabila akhir masa tugas periode kedua berkinerja baik, maka kepala sekolah/madrasah tersebut harus kembali menjadi guru...”

    Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang di undangkan pada tanggal 02 Juni 2017 yang pada pasal 54 point 1 menyatakan  “....Beban kerja kepala satuan pendidikan  sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan...” Mengubah Aturan sebelumnya “..Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor..

    Pada PP Nomor 19 tahun 2017 tidak diatur tentang masa tugas Kepala Sekolah sebagai mana tercantum Pada Permendiknas No. 28 Tahun 2010 . Namun mereka Kepala Sekolah yang habis masa jabatannya tersebut menafsirkan bahwa penghapusan beban mengajar 6 jam menjadi sepenuhnya melaksanakan tugas manajerial akan mengubah status jabatan kepala sekolah sebagai jabatan fungsional menjadi jabatan struktural  yang tidak dibatasi masa jabatan. (Yang katanya ada dalam Rancangan Permendiknas yang baru ).

    Atas dasar tersebut , Para Kepala Sekolah yang habis masa jabatannya berupaya dengan untuk mempertahankan jabatan tersebut.

    Dari pihak Calon Kepala sekolah berusaha mempertanyakan ketidakjelasan rekrutmen yang sudah dilaksanakan Disdik kabupaten Karawang. Melalui UPTD masing masing, melalui PGRI dan melalui Audiensi dengar pendapat di DPRD Kabupaten Karawang pada tanggal 1 Februari 2018.

    Yang pada akhirnya Disdik Kabupaten Karawang mengambil sikap dengan mengadakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) bagi Kepala Sekolah yang periodesasi dengan dasar hukum “mungkin” Permendiknas No. 28 Tahun 2010 yang menyatakan “ ... Apabila akhir masa tugas periode kedua berkinerja baik, maka kepala sekolah/madrasah tersebut harus kembali menjadi guru..... Jika seorang kepala sekolah/madrasah memiliki penilaian kinerja istimewa maka kepala sekolah/madrasah tersebut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah.”..  atau “ Permen yang baru dan belum ada .”
    Tak terbersit sedikitpun dalam hati Kami memperebutkan Jabatan  Kepala Sekolah. Apalagi sampai unjuk rasa, tak elok rasanya dilihat dan didengar orang demo menuntut jabatan Kepala Sekolah (walaupun atributnya menuntut pelantikan). Jabatan bagi Kami hanyalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.  Andaikata itu adalah sudah ketetapan apapun kami terima, di balik suatu peristiwa pasti ada hikmahnya.
    Terima kasih.
    Posting Komentar


    Post Bottom Ad