Honorer Membutuhkan SK Bupati Karawang Bukan Kadisdikpora - PELITA KARAWANG
Honorer Membutuhkan SK Bupati Karawang Bukan Kadisdikpora

Honorer Membutuhkan SK Bupati Karawang Bukan Kadisdikpora

Share This
PELITAKARAWANG.COM-.Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, sudah keluarkan petikan SK bagi semua honorer, baik kategori 2 maupun non kategori awal Mei ini. Selain bentuk pengakuan tertulis, para honorer masih menganggap petikan SK itu merupakan pengakuan setengah matang, pasalnya pemerintah diharapkan bisa memperlonggar kembali pemberian NUPTK yang selama ini sulit didapat 5 tahun terakhir.

Guru Honorer SDN Kedawung II Ema Fauziyah S.Pd mengatakan, di Lemahabang dirinya bersama 108 honorer non kategori sudah menerima SK dari Dinas Pendidikan awal Mei ini. Itu diapresiasi nya sebagai bentuk pengakuan Pemkab,namun para honorer yang sudah mengabdi jadi pengajar bertahun -tahun ini menilai, pengakuan saja tidak cukup tanpa pemetaan tambahan honorarium bagi para honorer yang selama ini masih dibayar Rp 300 - 600 ribuan perbulannya.

Karena, sambil menunggu kabar baik jika sewaktu-waktu jadi CPNS, setidaknya uang honor yang diperbesar itu bisa untuk menutupi kecukupan kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, adanya SK tersebut ia kira itu baru setengah saja pengakuan Pemkab atas para honorer." Petikan SK nya ya kita diakui sebagai tenaga honor di SD dengan masa kerja terlampir, tapi tetap kita ingin lebih dari itu," Katanya.


Lebih jauh Ema menambahkan, SK Honorer berbeda dengan SK PNS, karena tidak bisa diagunkan.Oleh karenya, setidak-tidaknya, lewat SK Dinas itu bisa mempermudah para honorer mendapatkan NUPTK yang selama ini semakin ketat dan sulit didapat, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Bahkan,semua honorer non kategori,jangankan bisa mendapat sertifikasi, hampir semuanya saja NUPTK belum dimiliki. Itu karena, syarat kepemilikan NUPTK itu harus ada SK dari Bupati Karawang (membutuhkan,red).Namun, dengan pengakuan SK Dinas saat ini, semoga bisa ada pertimbangan lain,agar guru honorer diberikan hak kesejahteraan dan kariernya oleh pemerintah." Jangankan dapat sertifikasi, para honorer dapat NUPTK saja susah selama ini," Keluhnya.

Ketua PGRI Cabang Lemahabang, Uus Usmara mengatakan, di Kecamatan ini ada 108 honorer non kategori dan 35 yang K2. Semuanya, sudah diberesi SKnya sebagai bentuk pengakuan dari Pemkab. Memang, selama ini para guru honorer kesulitan dapati NUPTK sejak tahun 2009, karena syarat NUPTK selain SK Kepala Sekolah tentang masa kerja, juga harus mendapati SK dari Bupati langsung, akibatnya 99 persen honorer ini mengajar belum pada punya NUPTK. Tapi, semoga dengan adanya SK Dinas yang tembusannya disampaikan pada Bupati, bisa jadi tolak ukur mempertimbangkan NUPTK bisa keluar bagi para honorer ini. Sehingga, setidaknya dengan memiliki NUPTK, jenjang karier seorang guru bisa lebih diperhatikan, seperti bisa berlanjut mengikuti Pelatihan Pendidikan Guru (PLPG) lebih mudah dan dapat pengakuan khusus sampai ke Pemerintah pusat.'' Semoga dengan sudah diterimanya SK Dinas ini, guru honorer bisa lebih mudah lagi dapatkan NUPTK " Katanya. 
Posting Komentar
bkd