Inilah Perintah Sekda Karawamg Terkait Penyebarluasan Informasi Melalui Medsos Bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN)

PENYEBARARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perdayugaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Republic Indonesia, Nomor 137 Tahun 2018 Tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Social Bagi Aparatur Sipil Negara, Dengan Ini Kami Sampaikan Bahwa Dalam Rangka Menjungjung Tinggi Nilai Dasar Kode Etik, Kode Prilaku ASN dan Pembinaan Profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalu media social, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.Memegang Idiologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah, mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia serta menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;


2.Memelihara dan menjungjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;


3.Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasaan;


4.Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan orang lain;


5.Menggunakan sarana media sosia secara bijaksana serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;


6.Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenaranya dan tidak mengandung unsur kebohongan;


7.Tidak membuat dan menyebar luaskan berita palsu ( HOAX), fitnah, provokasi, radikalsime, terorisme dan pornografi melalui media social atau media lainnya;


8.Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individ dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghiniaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman.

Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karawang 25 Mei 2018 
ditandatangani 
Sekda Kabupaten Karawang 
Drs. H. Teddy Rusfendi S.

Tembusan :
1. Bupati Karawang ( sebagai Laporan)
2.Wakil Buapati Karawang
3.Ketua DPRD Karawang
4.  Insfektur Kabupaten Karawang

Posting Komentar