Acara Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Rabu sore bisa dinilai kurang elok dan lucu,pasalnya dari 50 Anggota dewan yang ada di Karawang hanya 38 orang hadir mengikuti persidangan,ujar Jalal Ahmad (40).(9/5/2018).

Saya amati setiap Rapat Paripurna untuk wakil rakyat di Karawang belum pernah terlihat lengkap pada rapat paripurna biasa atau istimewa.Untuk tingkat kehadirannya mereka belum bisa mencapai 100 persen.Karena selalu saja ada kursi- kursi yang kosong,sesal aktivis muda ini.
Saya berharap Ketua DPRD atau Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Karawang untuk bertindak tegas kepada anggota dewan yang kerap tak hadir atau mangkir dipersidangan karena akan berdampak negative dan kurang bagus,cetusnya.

Kepada para ketua Fraksi juga harus lebih bisa menghadirkan para anggotanya dan melaporkan keadaan sebenarnya kepada BK, atau kepada parpol masing-masing asal dewan bila ada anggota dewan yang tidak menghadiri atau mengikuti rapat Bamus,Banleg,Kunker dan yanv utamanya sekelas rapat  paripurna atau sidang istimewa ,harapnya.

Bilamana pihak eksekutif yang diundang dari setingkat Asda,Kepala OPD atau Eselon II,III dan IV (lurah) tidak hadir pada paripurna mereka bisa dikenakan hukuman berupa sanksi berat misal pemotongan TPP sampai 5 -10 persen ataupun dikenakan hukuman ringan berupa menulis Pancasila sampai 10 lembar maupun sejenisnya,lalu apa hukumannya bagi para anggota dewan yang tidak bisa hadir di sidang paripurna seperti pada hari rabu sampai 12 orang,tegas Jalal Ahmad.

Ini sebuah kelucuan,sambungnya,karena yang menjalankan sidang kalah jumlah oleh penonton(tamu undangan,red),jangan-jangan anggota dewan yang kerap tidak hadir diparipurna itu bersikap memalukan,misal untuk urusan agenda kunker keluar propensi sangat rajin namun untuk agenda rapat paripurna mereka bergaya ogah -ogahan akibat uang SPPD nya sudah habis duluan,sindir dari Jalal.

Kabar ini diturunkan,ketua DPRD atau BK DPRD Karawang belum memberikan keterangan atas menimimnya tingkat kehadiran dewan dipersidangan rapat atau sidang paripurna yang mulai disoal publik.