PELITAKARAWANG.COM.- Badan Intelijen Negara (BIN) menepis tudingan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut adanya oknum yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Tugas BIN ditegaskan untuk memastikan pelaksanaan pilkada lancar tanpa mendukung salah satu calon kepala daerah.


"Sebetulnya tidak ada perintah apapun untuk seperti itu, jadi perintahnya tegas bahwa kita netral, itu perintah pimpinan BIN, tidak ada perintah dukung ini dukung itu," kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto kepada detikcom, Minggu (24/6/2018).


Wawan mengatakan BIN memiliki peran dalam memastikan tahapan pilkada berlangsung tanpa hambatan. Masalah siapa yang nantinya menjadi pemenang dalam kontestasi, disebut Wawan, bukan menjadi urusan BIN.


"Perintahnya harus mengamankan bahwa tahapan-tahapan pemilu harus selesai on time dan kalau misalnya ada gangguan keamanan ataupun gangguan yang mengarah pada penggagalan tahapan itu harus segera ditindaklanjuti untuk supaya dikembalikan ke track-nya sehingga gangguan itu bisa ditepis," kata Wawan.


"Siapapun terpilih (dalam pilkada serentak) harus didukung," imbuh Wawan.


Sebelumnya diberitakan, pernyataan SBY soal aparat yang tidak netral ini disampaikannya sebelum kampanye pasangan yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, digelar. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.


"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).


Sumber:detik