BJB Sudah Merajai Karawang,Ini Faktanya

PELITAKARAWANG.COM - Layanan Bank Jabar Banten (BJB) semakin banyak dikeluhkan para Aparatur Sipil Negara ( ASN), bukan saja tidak jeli dalam menyalurkan dana transfer daerah seperti bagi guru ngaji, Amil dan guru DTA misalnya, pelayanan yang bikin kecewa ASN juga nampak saat penyaluran dana-dana bantuan daerah seperti PMMS dan asuransi sepihak seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Atas opini tersebut, muncul saran agar dana transfer daerah seperti tunjangan dan subsidi bagi ASN Pemkab, dialihkan dari Bank plat merah milik Provinsi Jawa Barat tersebut.

Koorwilcambidik Kecanatan Telagasari, Abdul Aziz mengatakan,bukan saja soal PMMS yang ricuh antrian karena padatnya aktivasi dengan layanan loket yang minum, dana sertifikasi guru pengambilannya juga semua manual, karna herannya, mesin ATM sampai sekarang rusak tidak berpungsi. Silahkan sesal Ajiz, tengok pelayanan di dalam kasir BJB, karena biasanya cuma satu sama, disisi lain saat kemarin PMMS  d saja nomor antrian kemarin tidam melayani yang baru,  karna antrian hanya melanjutkan sisa nomor yang tidak terlayani hari rabu. Parahnya juga sebut Ajiz ,   duit memang bisa di cairkan di KCP masing-masing wilayah, tapi coba cek ATM BJB, dimana - mana kosong tidak ada uang. Bahkan, banyak diantara guru dan kepala SD ini merangkak ke Kantor pusat BJB Karawang karena diilempar akibat uang kosong di KCP, apalagi angkanya rata-rata per SD ini nilainya Rp 50 jutaan.   " Ngambil duit Pmms saja dilempar ke Karawang,  karna angkanya sampai Rp 50 juta per SD , akibat ATM pada kosong," keluhnya.

Menurut Aziz, BJB ini terlalu dominan dan merasa merajai merajai Karawang, maka wajar jika wacana pengalihan ke bank lain khusus beberapa tunjangan daerah dan biaya-biaya operasional untuk pendidikan dialihkan ke bank lain, setidaknya Pemkab bisa manfaatkan Bank BUMD yang selama ini belum banyak berkembang, yaitu BKPD Cilamaya. Ini bisa dimanfaatkan optimal, selain memperkuat Pemkab, juga bisa memperlancar dana transfer daerah yang tidak melulu semua ditumpuk di BJB, mulai THR pensiunan, Gaji ke 3, gaji PNS, Uang infrastruktur, uang pemberdayaan ekonomi dan keagamaan, Sertifikasi, TPP hingga Pmms. " Memang BKPD belum banyak KCP, tapi bisa diperluas, lagi pula itu milik Pemda" Katanya.

Ketua PGRI Cabang Telagasari, Dede Suherman mengatakan, tidak tepatnya PMMS di keluarkan pada saat-saat dekat menjelang liburan akhir semester apalagi mendekati idul fitri, seharunya tidak dilakukan BJB , karena bulan kebelakang banyak liburnya , dimana sekolah kemarin-kemarin sedang  banyaknya kegiatan yang memerlukan biaya. Kemudian sebut Dede, Jika sudab ada kesepakatan hal Giro baru-baru ini oleh BJB, seharusnya giro-giro itu  bisa di cairkan di mana saja yaitu, di BJB yang ditunjuk kepercayaan oleh pemda, bahkan bisa online." Hallooo BJB ingat, dulu sewaktu anda datang untuk melebarkan sayapnya saat  mencari Nasabah,  anda bujuk kami guru agar menjadi konsumen anda,  tapi apa sekarang? Merasa merajai,  anda rada belagu dengan kami para guru," ucapnya geram.

Anggota Komisi B DPRD Karawang, Mulya Syafari mengatakan, pengalihan tunjangan daerah dari BJB ke BPR BKPD Cilamaya sebenarnya sudah menjadi wacana Komisi B DPRD Karawang,  karena, harusnya memang Pemkab bisa memberdayakan lembaga yang ada dan menjadi Aset Pemkab, yaitu BPR BKPD dan PT LKM , karena selama ini BUMD selaku anak justru lebih banyak jalan sendiri tanpa pembinaan, bagaimana bisa ada pengembangannya, padahal kemajuannya saat ini ditopang kegigihan para manajemennya yang masih bisa bertahan. " Lihat kondisi di BJB itu ya memang sudah diwacanakan untuk dialihkan saja kedepan ke BKPD," Katanya.

Posting Komentar