Copot Pejabat Disdikpora Yang Menghambat Program dan Kebijakan Bupati Karawang


PELITAKARAWANG.COM-.Pertanggal 16 Juli 2018 lalu sejumlah guru yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah yang mengalami rotasi harus segera menjalankan tugasnya disekolah masing-masing sesuai SK yang diterimanya.Mereka harus berkerja sesuai SK Bupati tanpa dalih apapun dan bilamana diketemukan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka yang bersangkutan bisa dianggap telah melawan kebijakan dari Bupati Karawang sebagai pembina PNS.(11/8/2018).Kabar teranyar menyebutkan hasil verifikasi dan validasi sejumlah sekolah antar Kepala Sekolah yang terperiodasasi dan terotasi diketemukan sejumlah kejanggalan adimitrasi misal munculnya Kepala Sekolah baru harus menerima hutang,yang katanya sisa kegiatan akreditasi,perbaikan sekolah,honorium guru dan seterusnya yang tak masuk akal.

Para Kepala Sekolah baru dan lama hampir rata-rata harus menerima kenyataan adimitrasi sekolah yang tak beraturan, bahkan gilanya lagi ada temuan seorang Kepala Sekolah lama ditempat tugas barunya harus menerima hutang sekolah puluhan juta rupiah.Terlebih aneh lagi ada hutang satu sekolah sampai 60 jutaan dan itu harus diterima Kepala Sekolah pengganti.(sumber Kepala sekolah lama namun mengalami rotasi,red).


Atas peristiwa itu Permana pengamat pendidikan Karawang,meminta agar Disdikpora Karawang untuk segera turun tangan dan membereskan segumpal hutang-hutang sekolah yang dibebankan Kepala Sekolah lama kepada Kepala sekolah baru (promosi dan rotasi,red)."Kadisdikpora tidak boleh menutup mata atas kejadian yang tak patut tersebut dan seyoyanya Pemda Karawang segera mengevaluasi kinerja para Pengawas (visitor kurang berjalan,red tupoksi) dan Korwilcambidik (pembinaan kesekolah,red tupoksi) pada setiap sekolah di Kecamatan masing-masing dengan fakta-fakta hasil validasi dan verifikasi juga temuan lainnya",harap Permana,di Karawang.

Tak hanya itu,bilamana diketemukan adanya Kepala Sekolah lama belum siap melakukan verifikasi dan validasi selain belum  atau tidak memberikan ataupun, tidak menerima Kepala Sekolah baru,ini patut kiranya ditindaklanjuti dan dibereskan (dilakukan pembinaan,red).Kenapa,karena tidak menutup kemungkinan bertahannya bersangkutan akibat keuangan yang morat-marit dan indikator negtive lingkungan namun malu untuk terbuka.Diyakini pula ada segudang SPJ narasi yang menghiasi dari hasil verifikasi dan validasi persekolah,fakta tersebut bisa buktikan oleh menggunungnya hutang-hutang dibeberapa sekolah dengan peruntukan yang kurang jelas dan dan diminta ditanggung oleh Kepala Sekolah baru,tandas Permana.

Kemudian harapnya,Bupati Karawang selain harus mensikapi serius kondisi yang terjadi,dimohon pula untuk lebih fokus kepada sejumlah permasalahan yang berkembang dilingkungan Disdikpora Karawang selama ini.Misal masih saja ada jual beli jabatan berupa penempatan Kepala Sekolah,seleksi kepala sekolah yang diuangkan oleh oknum-oknum,jual beli buku LKS dan buku-buku tertentu yang dikelola secara kolektif.Itu pun katanya,diketahui oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten dan Kecamatan misal buku Admitrasi,yang padahal buku tersebut bisa dicetak di sekolah masing-masing."Dan perlu kiranya sikap tegas dari Bupati Karawang kepada oknum-oknum Disdikpora yang dinilai tak bisa menjalankan dan tak mengamankan program dan melawan kebijakan Pemda Karawang misal program Periodesasi hingga misal lainnya adalah tersendat atau belum kelarnya verifikasi dan validasi sekolah hingga hadirnya SK Bupati untuk promosi dan rotasi Kepala Sekolah terkesan sebuah surat biasa serta katanya pula bisa diubah-ubah.Satu keanehan dan yang perlu diwaspadai,bilamana sebuah usulan penemepatan Kepala Sekolah masuk dapur Baperjakat dan SK Penemepatan sudah ditanda tangani oleh Bupati dianggap salah dan hendak direvisi untuk penempatannya (hal Nama,NIP,Pengkatan itu wajib,red).Terus apa fungsi BKPSDM dan Baperjakat yang memiliki kapasitas pengkajian,analisa dan pertimbangan serta memiliki kewenangan penuh,apakah sebuah usulan wajib semua diterima,dan hal ini yang mewarnai dilingkungan Disdikpora Karawang pasca pelantikan Kepala Sekolah SD dan SMP pada Jumat lalu",tambahnya.

Bupati Karawang melalui Baperjakatnya harus berani dan segera mengevaluasi jajajaran Disdikpora utama kepada sejumlah oknum Korwilcambidik dan Pengawas yang dianggap lalai dalam tupoksinya dan sudah berindikasi menjadi penghambat pendidikan karena membiarkan transaksi jual beli jabatan dan diduga kuat berazaz manfaat pada penempatan Kepala Sekolah di promosi dan rotasi,tandas Permana.

Sekda sebagai Ketua Baperjakat jangan diam ditempat dalam kasus jual beli jabatan dan penempatan kepala sekolah baru oleh sejumlah oknum pendidikan (rahasia umum,red) serta tak sungkan untuk mencopot jabatan oknum-oknum Disdikpora bila dugaan publik selama ini adalah benar atau, bisa dibuktikan dengan saksi-saksi dari para Cakep atau korban penempatan Kepala Sekolah,pungkas Permana.
Posting Komentar