Kemungkinan Aher Tempati Posisi Wagub DKI, Tjahjo Kumolo Soroti saat Etika Kepala Daerah

PELITAKARAWANG.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyoroti etika politik saat seorang mantan kepala daerah ditunjuk menempati posisi wakil kepala daerah.

Pernyataan politisi PDI Perjuangan itu disampaikan menanggapi wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menjadi wakil gubernur DKI menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno.

"Kalau Pak Aher sudah dua periode menjadi kepala daerah. Secara etika politik saja, walaupun secara detail tidak ada," ujar Tjahjo, ditemui setelah acara pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia masa jabatan 2018-2023, Rabu (15/8/2018).

Dia mengaku sudah membaca aturan perundang-undangan maupun peraturan KPU (PKPU). Berkaca dari aturan itu, kata dia, tidak ada aturan yang spesifik menjelaskan mengenai mantan kepala daerah ditunjuk menempati posisi sebagai wakil kepala daerah.

Namun, dia hanya mempermasalahkan mengenai etika politik seorang kepala daerah.

"Sanksi tidak ada, tetapi secara etika, dan saya juga sudah pelajari di KPU juga tidak ada," kata dia.

Untuk calon pengganti dari Sandiaga Uno, dia mengaku tidak ingin ikut campur. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusung pasangan kepala daerah. Nantinya, nama itu akan diserahkan kepada DPRD.

"Saya tidak ikut campur siapa yang akan diusung, karena itu wewenangnya partai pengusung yang mengajukan nama ke DPRD, kemudian paripurna DPRD yang memutuskan pada bapak presiden melalui mendagri," tambahnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), mantan gubernur tak bisa dimajukan sebagai wakil gubernur.

Mekanisme pengisian wakil gubernur yang kosong telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam pasal 7 Ayat (2) huruf n menyatakan calon gubernur atau wakil gubernur belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o juga diatur calon kepala daerah belum pernah menjabat gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/wali kota untuk calon wakil bupati/calon wakil wali kota pada daerah yang sama.

Sebelumnya, PKS mengajukan nama mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera untuk menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno.

Mereka dinilai layak menempati posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno karena kemampuannya.




Sumber : tribunnews.com

 
Diberdayakan oleh Blogger.