Kades Karawang Minta Pemda Jangan Tahan Duit DBH

PELITAKARAWANG.COM-.  Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang rendah setiap tahun, berimbas pada  dievaluasi pemerintahan desa yang akan menerima duit non fisik dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan retribusi Daerah tahun 2018 yang melesat kenaikannya. Isu penahanan duit DBH yang menyesuaikan dengan besaran setoran pajak tersebut, disikapi beragam para kepala desa.(6/9/2018).

Kades Cikalong, Lili Hermanto misalnya, pemerintah daerah jangan terlalu berlebihan sampai mempertimbangkan lagi setoran PBB dan pajak lainnya yang rendah masuk ke kas daerah dengan mengultimatum DBH yang akan di evaluasi. Dilain sisi, wajib pajak itu bukan hanya Kades dan perangkat saja, malahan semua pegawai desa justru menjadi penyetor pajak yang baik.  Karena, menagih pajak di masyarakat itu cukup sulit, sehingga membuat pemasukan PBB setiap tahun selalu tidak memuaskan, tapi sebut Lili, bukan berarti hak desa dari DBH itu ikut-ikutan di pending atau bahkan di evaluasi , justru seharunya, Pemda itu bisa lebih berbelas kasih kepada para pegawai desa, bukan malah menyetop DBH, padahal baik Kades maupun Pegawai akan menerima porsi tambahan penghasilan dari dana ini, selain bendahara PBB, linmas dan lainnya. Karena upaya pengadaan DBH itu cukup panjang dan melelahkan, masa iya harus di pending hanya karena soal setoran PBB." Aduh pamerentah, jangan begitu-begitu amat lah, DBH mah kan hak kita, urusan pajak mah itu kewajiban masyarakat, bukan perkara mudah menagih pajak tuh," Katanya.

Senada dikatakan Kades Cilamaya, Kuswaedi.di desanya, sudah menagih pajak susah, dibanjiri hujatan pula dengan kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebab tak sedikit masyarakat yang ditagih pajak justru memberikan lagi lembaran SPPT ke desa gara-gara sensitivitas BPNT. Sekarang, Pemkab juga berencana evaluasi DBH hanya karena PBB rendah, baginya silahkan saja. Tapi asal tahu, sebut Kuswaedi, Bapenda harus turun langsung menagih pajak yang susahnya minta ampun. Sama halnya dengan pengembalian SPPT dengan BPNT yang tidak ada korelasinya, duit DBH jika tidak diturunkan gak ada korelasinya dengan setoran  PBB, " kalau saya gak ngarep lah, berapapun DBH silahkan saja, tapi kan soal pajak bukan perkara mudah nagihnya juga," Ungkapnya.

Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi mengatakan, memang, salah satu aspek yang menentukan penyaluran DBH adalah keberhasilan penagihan Pajak,  tapi kalau sampai ditahan pencairannya atau dipending, itu jelas menurutnya merupakan pelanggaran Undang-Undang, sebab DBH PDRD ini bukan cuma bersumber dari PBB saja, tapi dari retribusi dan pendapatan lainnya, dimana hak desa mendapatkannya diatur dalam UU Desa Nomor 6 tahun 2014. " Kalau sampai ditahan ya berarti pelanggaran dong, karena DBH bukan sumbernya dari PBB saja," Pungkasnya.
Diberdayakan oleh Blogger.