Kepala Daerah Harus Membuat Sistem E-Budgeting dan E-Katalog Dalam Susunan Anggaran

PELITAKARAWANG.COM-.Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau agar kepala daerah membuat sistem e-budgeting dan e-katalog dalam menyusun anggaran. Hal ini demi meminimalisasi kasus korupsi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota DPRD Karawang saat Sidang Paripurna Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2018
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, dengan sistem e-budgeting dan e-katalog, kemungkinan proyek ataupun anggaran titipan tidak akan ada lagi. Dengan e-katalog, harga dan spesifikasi bisa dengan mudah dilacak.

'Kalau menggunakan e-katalog orang sudah mengetahui, beli mobil ini dengan sepesifkasi ini sudah ketahuan harganya, tapi kalau tidak, orang bisa mainkan spesifikasi dan ujungnya korupsi,' ujarnya di DPP PSI, Jakarta, Senin, 10 September 2018.

Ia menambahkan, kondisi yang saat ini menimpa DPRD Malang, Jambi dan Sumatera Utara harus dibenahi secara maksimal dengan cangkupan yang tidak lagi pada daerah, melainkan pada tingkat nasional.

Selain itu, ia meminta pemerintah pusat dapat bergerak untuk mengubah sistem elektronik dalam penganggaran. Berdasarkan sistem desentralisasi, pemerintah daerah menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

'Presiden bisa memaksa anggaran pembangunan menggunakan sistem budegeting, jadi kalau ada permainan pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa terdeteksi ,' imbuhnya.

Menurut dia, sistem e-budgeting yang diterapkan oleh DKI Jakarta dapat ditiru oleh darah lain, meski sistem tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal. Dana yang dikeluarkan pun terbilang tidak besar dengan apa yang dihasilkan nantinya.

'Dibandingkan uang yang hilang tidak ada apa-apanya biaya yang dikeluarkan ,'pungkasnya.
Posting Komentar