Mendagri Keluarkan Diskresi Terkait 41 Anggota DPRD Malang Ditangkap KPK

PELITAKARAWANG.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan banyaknya pejabat di suatu daerah yang tersangkut kasus korupsi berpengaruh pada roda pemerintahan di wilayah itu. ‎Ia akan mengeluarkan diskresi atau keputusan untuk pemerintah daerah yang pejabatnya banyak ditahan KPK.

"Supaya pemerintahan jalan, saya mengeluarkan diskresi saja agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan oleh Pemda itu bisa berjalan," ucapnya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).

Sepertid diberitakan, kasus suap pembahasan APBD-P Malang melibatkan 41 dari 45 anggota DPRD Malang.

Dikatakannya, roda pemerintahan daerah tidak akan berjalan jika anggota DPRD hanya terisa empat orang.

"Karena yang namanya Pemda adalah seorang Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk DPRD. Kasus Malang kan kasus yang unik, tinggal 4 orang anggota DPRD. Sementara, yang kedua juga belum ada PAW makanya segera akan dikeluarkan diskresinya, akan kami konsultasikan dengan KPK," paparnya.

Hari ini, ia datang ke KPK  untuk membahas maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Saya mau konsultasi dengan pimpinan KPK terkait banyaknya anggota DPRD kita, DPRD Malang, kemudian ada Sumatera Utara tersangkut kasus korupsi," ucapnya.
Posting Komentar