Kades Pesisir di Kabupaten Karawang Mengharamkan Membuat Sembarangan SKD Tanah Timbul

PELITAKARAWANG.COM,- Wilayah Pesisir Utara - Timur Karawang,Kabupaten Karawang seperti daerah Betokmati, Tanjungbaru, Pasirputih, Tangkolak dan Muara yang sedang " Demam Mangrove ". Banyaknya tanah timbul setelah terjadi akresi, membuat gejala alam melahirkan Sempadan pantai.

Para Kades dan Camat wilayah pesisir, sudah diharamkan lagi membuat sembarang Surat Keterangan Desa (SKD) untuk perorangan, kelompok dan lainnya untuk menguasai lahan disepanjang tepian pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah daratan.

Kades Sukajaya,Abdul Ghofur mengatakan, upaya pencegahan abrasi dilaut Pasirputih sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan dengan tanam mangrove hingga sabuk pantai dan ban manual, membuat pasir-pasir laut subur dan menjadi daratan baru, atau yang akrab disebut tanah timbul. Dulu,sebutnya,oknum masyarakat memang sering berburu tanah timbul,hal itu terbukti dengan ratusan hektar lahan yang dikeluarkan Surat Keterangan Desa (SKD) nya, bahkan kondisi pantai yang belum ada pasirnya jadi tanah timbul alias masih dalam air pasangnya saja, sudah di SKD dari awal, karena mereka tahu, dalam jangka 1 - 5 tahun,pesisir dilokasi-lokasi tertentu itu akan menjadi tanah timbul." Dulu tanah timbul itu diburu, dan sering dibuatkan SKD, karena memang gak teratur," Katanya.

Tapi sekarang,sebut Gofur,membuat SKD sudah tidak bisa lagi sembarangan untuk dikeluarkan para Kades dan Camat yang memiliki sempadan pantai. Sebab, pertanggal 17 Januari 2018, Bupati Karawang melalui Dinas Perikanan dan Kelautan,Nomor 549/177/Kelautan,sudah memperingatkan bahwa, sempadan pantai yang merupakan daratan disepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter, dilindungi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2014, tentang perubahan UU Nomor 27 tahun 2007,dimana disana diatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.Karena,sempadan pantai itu dijadikan kawasan konservasi dan mitigasi bencana, yang dilarang dimiliki atau dikelola selain untuk fungsi itu,baik oleh perorangan, maupun perusahaan."Aturannya sudah jelas, kawasan sempadan pantai yang diatur dalam Perpres Nomor 51 tahun 2016, adalah untuk konservasi dan mitigasi bencana, dilarang dimiliki siapapun," Katanya.

Lebih jauh Gofur menambahkan,selain haram membuat SKD, juga pihaknya selaku Kades dan Camat, diminta untuk cabut SKD-SKD sebelumnya, khusus di wilayah yang memang masuk kawasan sempadan pantai,bahkan,oknum yang merasa memiliki, menguasai atau mengklaim milik perusahaan, diarea yang dilindungi UU tersebut, bisa dijatuhi sanksi pidana maksimal 10 tahun."Ya kalau ada yang masih melanggar, ada sanksinya juga," Katanya.
Posting Komentar