Informasi Publik Harus Benar-benar Terbuka di Karawang

PELITAKARAWANG.COM - Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa, tidak sembarangan bisa diambil, dimintai atau bahkan di buka untuk umum. Pasalnya, data - data tersebut, baru bisa dibuka setelah audit dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa keuangan (BPK) .
Disela-sela sosialiasi Sadar Hukum di Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang, Tim dari PPID Kabupaten Karawang, Rudiana mengatakan, transparansi informasi itu penting agar masyarakat bisa membaca informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2013 pasal 391, dimana semua pihak wajib menginformasikan pembangunan daerah dan keuangan daerah kepada publik, mulai geografis, demografis sampai anggaran, pelaksanaan hingga laporan keuangan. Tapi ingat sebutnya, yang di informasikan itu adalah data dan dokumen yang sudah di audit oleh Inspektorat dan juga BPK, sebelum itu tidak bisa sembarangan memberikan data kepada pihak lain. " Data dan dokumen boleh dan harus transparan, tapi yang di publikasikan adalah yang sudah di audit seperti oleh Inspektorat atau BPK ," Katanya.

Rudiana menambahkan, dalam Perda Nomor 14 tahun 2017 pasak 129, permintaan informasi yang bersengketa, silahkan diajukan ke Komisi Informasi, seperti di wilayah Cikampek ada 6 Desa yang datangi pihaknya kaitan informasi pembangunan, ada juga yang melapor adanya oknum LSM memintai uang melalui SMS, maka adanya informasi yang tanpa kejelasan tersebut, jangan coba-coba bertindak sendiri, karena ada komisi informasi yang siap fasilitasi, baik melalui jejaring sosial maupun SMS Gateway di 085890624444, ini sebutnya sudah di bentuk adminnya disetiap OPD. " sengketa informasi , silahkan laporkan ke kami," Ungkapnya.

Kades Ciwaringin Hj Ocih mengatakan, pemerintah desa selalu berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat kaitan program, kegiatan hingga anggaran. Termasuk juga sebutnya, transparansi APBDes yang dipampang di depan kantor desa. Itu semua dilakukan, agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi , mengawal dan mendukung setiap program pemerintah desa. " Kita berupaya selalu transparan, dan kalau ada informasi yang belum jelas, pihaknya siap koordinasi dengan Komisi informasi ini," Katanya.
Posting Komentar