PGRI dan Sederet Masalah Pendidikan Hingga Honorer Kedepan

PELITAKARAWANG.COM - Peringati Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November setiap tahunnya, sama dengan memperingati sebuah sejarah panjang perjuangan para guru pribumi sejak zaman Belanda. Yakni berdirinya organisasi guru bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) di 1912.  Mereka terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, penilik sekolah yang umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat.

PGHB itu lah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya organisasi guru terbesar di Indonesia, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).  Organisasi guru semakin maju, nama berbau penjajahan ini pun berganti menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) di 1932. 

Namun, PGI menjadi salah satu organisasi guru yang ditutup saat Jepang masuk ke Indonesia.  Meski begitu, proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 kembali menghidupkan gelora para guru.

Mereka melakukan Kongres Guru Indonesia 24-25 November 1945 di Surakarta.  PGRI pun kemudian didirikan. Untuk menunjukkan rasa hormat pemerintah pada guru, hari lahir PGRI ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional (HGN) melalui keputusan presiden nomor 78 tahun 1994.  Perayaan Hari Guru Nasional tahun ini, menjadi peringatannya yang ke-24. Sekaligus Hari Ulang Tahun PGRI ke-73 tahun.

Perayaan HGN tahun ini, masih diwarnai sejumlah persoalan di dunia pendidikan, yang ternyata bermuara dari persoalan guru.  Mulai dari persoalan tata kelola guru, penyelesaian guru honorer, nilai Program for International Assessment (PISA)  dan TIMSS (Trends in Mathematics and Science Stydy) yang masih rendah, bahkan terbaru adalah terjadinya gawat darurat matematika pada kompetensi siswa kita.
  
Namun di tengah persoalan itu, muncul tawaran solusi menarik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, yakni Sistem Zonasi.  Sistem ini pada awalnya diperkenalkan untuk menata proses penerimaan siswa baru di sekolah pada 2017 lalu.  Namun ternyata, sistem zonasi ini memiliki "kesaktian" lebih dari itu.  Zonasi digadang-gadang akan menjadi pangkal penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.

Mulai dari pemerataan kualitas guru, sekolah, pendidikan secara umum, sarana prasarana, memetakan kebutuhan guru, pemerataan distribusi guru yang sesuai kebutuhan riil, semua akan merujuk pada Sistem Zonasi.  Untuk mengenal lebih dekat tentang HGN, persoalan guru dan Sistem Zonasi, berikut wawancara dengan Mendikbud, Muhadjir Effendy:

Apa saja yang akan dilakukan Pemerintah dalam peringatan HGN tahun ini?

Puncak HGN nanti dirayakan pada 1 Desember 2018, di Stadion Pakansari, Bogor. Kami bekerja sama dengan PGRI, dan organisai guru lain tentunya. Insya Allah dihadiri Bapak Presiden Joko Widodo, tapi sebelumnya akan ada kegiatan ziarah, gerak jalan massal dan lainnya. Kepanitiannya bekerja sama dengan PGRI.

Tema apa yang diangkat dalam HGN tahun ini?

Kami mengangkat tema "Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21".  Kita masih fokus pada upaya meningkatkan profesionalisme Guru.  Masih perlu pembenahan berbagai hal.  Jadi temanya menjadikan guru-guru kita profesional, berbudi pekerti, dan guru sebagai pemberi suri teladan bagi siswa di abad 21.

Konon persoalan di dunia pendidikan tidak pernah sepi dari persoalan.  Untuk tahun ini,  persoalan krusial apa saja yang dihadapi guru, dan menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendikbud?

Hampir dipastikan persoalannya klasik, peningkatan kualitas guru, kompetensi akademik, status para guru, yang masih belum memiliki status pasti. Walaupun gaji guru sekarang lumayan bagus, tapi masih banyak guru belum menikmati itu. Ketimpangan penghasilan yang cukup tajam terjadi di kalangan guru.

Kalau sesama PNS mungkin ketimpangannya terbatas. Tentu saja yang paling tajam adalah ketimpangan antara PNS dengan nonPNS di sekolah-sekolah negeri.  Kemudian guru honorer, yang hanya dapat dari sebagian kecil dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Bicara soal guru honorer, di pengujung 2018 ini, persoalan guru honorer kembali muncul di tengah pembukaan rekrutmen calon PNS besar-besaran untuk formasi guru. Kegaduhan sempat terjadi. Bagaimana sebenarnya karut marut persoalan guru honorer ini bisa terjadi?

Perlu diketahui, honorer itu tidak hanya guru, ada bidang kesehatan dan pertanian.  Namun terbesar memang guru, mencapai 735 ribu lebih. Saya sudah meminta dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) untuk melakukan sensus keberadaan guru honorer.  

Termasuk mendata nama guru pengganti pensiun, guru meninggal dan kebutuhan guru untuk sekolah baru.  Jadi, persoalan honorer ini muncul karena beberapa waktu lalu ada moratorium rekrutmen guru selama sekitar 10 tahun. Akibatnya kebutuhan guru semasa moratorium tersebut digantikan oleh guru-guru honorer ini. Alhamdulillah, tahun ini pengangkatan CPNS untuk guru medapat kuota sekitar 100 ribuan guru.  Ini perjuangan yang berdarah-darah untuk mendapatkan kuota formasi itu.

Setiap tahun pasti ada guru pensiun, tahun ini saja ada 42 ribu guru pensiun.   Jadi kuota rekrutmen guru yang sekitar 100 ribu itu, 42 ribu di antaranya untuk mengganti guru pensiun tahun ini. Sisanya baru digunakan untuk menyaur kebutuhan guru pengganti saat moratorium itu. 

Selain jalur seleksi CPNS, belakangan pemerintah menawarkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer.  Jalur ini dibuka untuk guru honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS karena terbentur pembatasan usia di UU. Sudah sejauh mana persiapan PPPK ini?

Sampai sekarang Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum turun, PPPK juga masih dikaji mendalam.  Tidak semua guru honorer akan bisa diangkat dengan PPPK. Paling mungkin (diprioritaskan) untuk diangkat melalui skema PPPK adalah guru produktif.  Mereka akan ditempatkan di SMA dan SMK yang membutuhkan keahlian khusus. Terutama di SMK secara lugas.

Guru dengan kategori seperti apa yang akan direkrut melalui PPPK?

Prioritas pada guru produktif.  Umumnya mereka yang tidak mau jadi pegawai permanen. Karena itu mereka harus ditampung, diakomodasi, terutama untuk keahlian yang belum diproduksi, kemahiran kecakapan siswa.

Berarti terbuka untuk rekrutmen PPPK di luar guru honorer?
Ya, Sebaiknya juga dari praktisi. Banyak sekali bidang pembelajaran di SMK yang harus diisi praktisi. Nanti para praktisi ini diberi pembekalan dasar-dasar kependidikan, perencanaan akademik, pedagogik, evaluasi, sesuai keahlian yang dia miliki.

Ada berapa kebutuhan guru produktif ini?

Kebutuhannya sekitar 90.000 guru. Jadi guru produktif yang akan direkrut melalui PPPK ini kriterianya seperti apa?

PPPK itu sebaiknya guru yang punya kecakapan khusus dan tidak berniat menjadi guru selamanya.  Misal pelaut yang ingin istirahat 2-3 tahun.  Setelah tiga tahun kembali ke pekerjaannya. Termasuk seniman yang sedang jenuh berkarya, ingin memilih mengajar. Kalau sudah selesai mengahar, sudah fresh, ingin kembali mengajar.  Ini solusi bagus untuk mengatasi langkanya guru produktif di SMK, di samping program Keahlian Ganda yang sudah berjalan.

Produksi guru produktif, tidak lepas dari peran Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Tapi kok Anda malah menyebut akan ada rasionalisasi LPTK, kenapa?

Karena jumlah LPTK sudah overload. Jumlah mahasiswa LPTK berdasarkan biro perencanaan saja sudah 1,600 siswa yang belajar baik di IKIP maupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KIP).   Lulusannya bisa mencapai 300 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan untuk guru tidak pernah lebih dari 100 ribu per tahun. Itu sangat disayangkan kalau lulusan LPTK ternyata di lapangan tidak kerja sebagai guru.  Memang bukan berarti mereka menganggur, tapi alangkah baiknya jika sejak awal jadi mahasiswa sudah fokus pada bidang yang diminati. 

Sudah sejauh mana rasionalisasi ini berjalan? Langkah rasionalisasi itu kewenangan Kemenristekdikti. Secara lisan sudah sampaikan ke Menristekdikti.  Khusus untuk guru produktif LPTK memang belum memproduksi. 

Paling solusinya merekrut pekerja menengah yang sudah pengalaman di bidang itu, kalau lolos bisa diangkat jadi tenaga pengajar bukam guru.  

Jadi nanti para profesional ini tidak mengantongi sertifikat guru, cukup pakai sertifikat mengajar saja.  Mereka ini kan kaya  kemampuan, kemahiran, dan pengalaman.  Tinggal menularkan pada peserta didik agar cara penularannya bermetode, sesuai standar, dan terarah.

Lalu jika guru honorer tidak juga lolos PPPK, akan diarahkan kemana?

Guru honorer yang seperti itu akan ada skema lain. Setelah skema CPNS turun ke PPPK.  Mereka yang tidak diterima CPNS diperbolehkan ikut PPPK, karena PPPK tidak mensyaratkan usia.  Kalau tes PPPK tidak lolos juga, akan ada skema guru digaji dengan sistem Upah Minimum Regional (UMR).

Jadi ada kesepakatan, akan diambilkan dari DAU (Dana Alokasi Umum) untuk gaji guru UMR. Yang selama ini DAU digunakan untuk gaji. Tahun ini Rp153 triliun, tahun depan menjadi Rp167 triliun. Kita usahakan dialokasikan dari situ. Dikbud sudah punya peta UMR seluruh Indonesia. 

Apa saja langkah Kemendikbud untuk mencegah perekrutan guru honorer baru, terutama untuk mengantisipasi perekrutan honorer yang tidak terkendali di daerah?

Perlu diketahui, berdasarkan permintaan presiden, tidak boleh ada rekrutmen honorer baru lagi di masa mendatang. Akan ada payung hukum baru, agar tidak ada rekrutmen honorer yang tidak terkendali itu, mungkin semacam Peraturan Pemerintah (PP) Guru Pengganti.

Jadi guru honorer nanti tidak ada lagi, yang ada adalah Guru Pengganti.  Artinya, guru pengganti guru yang meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, dan untuk pemenuhan guru di sekolah baru.  Sekolah tidak boleg lagi secara tidak terkendali merekrut guru pengganti. Semua harus berbasis peta kebutuhan guru di zonasinya. Itu lagi-lagi, kenapa saya bilang sistem zonasi merupakan pendekatan untuk menyelesaikan banyak persoalan.  Termasuk guru honorer.

Poin-poin apa yang akan ditekankan dalam rekrutmen guru pengganti nanti?

Ada penekanan, misalnya harus ada kepastian yang diangkat dengan sistem UMR ini tidak akan menuntut diangkat menjadi PNS.  Guru yang sudah pensiun juga bisa diangkat sebagai guru pengganti jika diperlukan.  Karena pada prinsipnya usia pensiun di Indonesia terlalu muda, 60 tahun.  Di Filipina usia pensiun masih bisa sampai 65 tahun, Jepang malah sudah di atas 65 tahun.

Data kebutuhan guru milik Kemendikbud dikritisi sebagai data yang tidak valid. Menurut PGRI, itu yang menyebabkan penyelesaian persoalan guru tidak pernah selesai. Tanggapan Anda?

Ya, itu kenapa kemarin kami menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kepala dinas seluruh Indonesia, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri untuk melakukan pensahihan terhadap data guru, sekolah-sekolah yang ada di jenjang masing-masing untuk meyakinkan validitas data.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kami memang sudah lama tidak ada updating. Jadi rakor ini adalah langkah update data.  Melalui hasil pemetaan zonasi, akan kami cek juga apakah standar-standar kompetensi sudah dimiliki para guru.  Itu akan menjadi dasar pemerintah memberikan treatment ke depannya.

Anda sedari tadi menyebut banyak persoalan pendidikan yang bermuara pada persoalan guru. Kemudian Anda juga menyebut konsep Sistem zonasi bisa menjadi pendekatan bagi semua persoalan pendidikan itu.  Bisa dijelaskan, apa sebenarnya konsep Sistem Zonasi yang anda tawarkan itu?
Sistem Zonasi itu sebenarnya untuk mempertegas amanah UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional).  Di mana sekolah wajib membangun ekosistem pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan masyarakat.

Ketiga komponen utama dari ekosistem ini akan bisa memaksimalkan semua penyelesaian persoalan pendidikan.  Terutama urusan persekolahan akan dilakukan dengan zonasi ini. Termasuk capaian wajib belajar 12 tahun. Zonasi bisa mendeteksi keberadaan siswa dari semua jenjang, sampai 12 tahun. 

Kalau masih ada yang tercecer (belum sekolah), bisa ditangani melalui pendidikan nonformal, dan kesetaraan.  Dengan sistem zonasi akan terdata berapa jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah di suatu zonasi, jumlah guru, kelengkapan sarana prasarana di suatu zonasi.  Anak-anak yang belum bersekolah ini bisa kita dorong ambil pendidikan formal dan nonformal.  

Kenapa nonformal, karena nonformal akan kita buat menjadi pendidikan yang setara formal, atau bukan kelas dua lagi.  Sebab banyak siswa usia sekolah terkendala untuk ke sekolah karena beragam alasan. Misalkan artis yang jadwal bekerjanya tidak menentu, lebih cocok menggunakan homeschooling. Sehingga pendidikan nonformal ini ijazahnya sama-sama diakui. Target utama zonasi itu menyiapkan implementasi wajar 12 tahun.

Ada berapa titik zonasi yang sudah disepakati pemerintah?

Ada sekitar 2.578 zona.Jadi semua Sistem Zonasi juga akan diberlakukan untuk pendidikan nonformal? 

Ya, rata-rata negara maju seperti Jepang, Jerman, Singapura menerapkan sistem zonasi penuh. Sementara ini pendekatan zonasi lebih efektif untuk mencapai target kelulusan angka partisipasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah. 

Semuanya akan tertumpu dengan sistem zonasi ini. Relasi formal dan nonformal setiap negara punya kekhasan. Jerman jumlah industrinya lebih banyak, sehungga siswa SMK-nya yang justru diperebutkan di sana.  Kalau di sini kan sebaliknya.

Persoalan pendidikan kita juga tidak lepas dari rendahnya kompetensi siswa di berbagai bidang.  Ditunjukkan dari peringkat PISA dan TIMSS yang selalu berada di posisi bawah.  Bagaimana upaya Kemendikbud mendongkrak ini?

Pisa sudah dikuti sejak 2002,  sejak awal ranking kita memang rendah terus, waktu itu belum ada treatment yang fokus.  Sumber persoalan PISA dan TIMSS ini baru kita kenali dua tahun lalu.

Kemudian itu kenapa saya minta kita meningkatkan standar Ujian Nasional (UN) menjadi Higher Order Thinking Skills (HOTS).  Karena PISA dan TIMSS menggunakan standar pengukiran itu. Sedangkan kita masih menggunakan Basic Order Thinking Skills. Saya Tidak mau menyebut anak-anak kita Lower Order Thinking Skills, karena kita tidak serendah itu.  Anak-anak kita hanya  terbiasa melalukan hal-hal yang sangat mendasar, seperti menghapal, menduplikasi dan sebagainya.

Jadi kita lakukan kalibrasi yang mengacu pada standar nasional bahkan internasional.  Kemampuan guru harus sesuai standar.  Ibaratnya senjata kaliber 5,5 mm, maka guru sebagai pelurunya juga harus sesuai dengan kaliber senjatanya.  Presisi harus diatur.  Sekarang ada 600 ribu guru sedang dikalibrasi kualitasnya.  Guru sedang dilatih mengenali berbagai macam soal HOTS.  Nantinya guru diminta mengelaborasi, menduplikasi soal-soal jangkar yang standarnya dikeluarkan BNSP.  
Jadi ke depan guru akan lebih dilibatkan dalam pembuatan soal UN?
Betul, 80 persen soal UN yang membuat adalah guru yang telah dikalibrasi itu, melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).  UN standarnya akan internasional. Hasilnya tentu saja tidak bisa langsung bagus, tapi minimal tahun lalu soal-soal HOTS sudah mulai diperkenalkan secara bertahap.

Jadi, tahun depan jumlah soal HOTS dalam UN akan ditambah?

Iya, akan ada kenaikan soal UN, tapi belum dipastikan berapa.  Bagaimana siswa menghadapi soal yang baru, mengasah kreativitas. Intinya guru harus bisa membuat anak memiliki self readiness, dia siap menghadapi soal seperti apapun. Kemampuan analisis siswa harus diperkuat, berpikir adaptif. 
Posting Komentar