PELITAKARAWANG.COM -  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang ditahun 2019 sudah di tetapkan lewat Paripurna beberapa Minggu terakhir dengan kisaran proyeksi Rp4,6 Triliun. Namun, angka yang di sumbang PAD Rp1,4 Triliun tersebut, setengahnya masih terkuras oleh belanja pegawai.

"Iya kemarin sudah di putuskan Rp4,6 Triliun, tapi 50 persennya masih terkuras oleh belanja pegawai, mungkin ASN dan para honorer ya, " Kata Anggota Komisi II DPRD Karawang, Ir Teddy Luthfiana disela-sela resesnya di Kecamatan Tempuran Rabu (5/12).

Akan tetapi, Heran Teddy, disatu sisi memang belanja pegawai itu besar, tapi masih saja ada honoerer atau sukwan misalnya mengeluhkan kurang maksimalnya honor yang diterima. Seperti yang ia dapat saat reses, seperti guru Paud yang hanya di gaji Rp250 ribu sebulan, padahal anggaran bidang pendidikan itu cukup besar di APBD, hal-hal semacam ini yang akan terus di perdalam, agar APBD yang semakin besar bisa dirasakan merata, utamanya soal kesejahteraan guru-guru di lembaga pendidikan. " Belanja pegawai masih mendominasi, tapi kenapa guru paud misalnya, honor masih kecil," herannya.

Menurut Dewan Partai Golkar ini, dari jumlah APBD itu juga usulan para anggota dewan tetap usulkan aspirasi ditahun 2019 nanti Rp5 Milyar, karena banjirnya keluhan dari masyarakat soal infrastruktur setiap tahun. Karenanya, Mendistribusikan anggaran tersebut, tentu tidak sekaligus disatu dua titik, tapi kalau dirinya membagi dana aspirasi Rp5 Milyar ini menjadi 25 titik, atau masing-masing titik pembangunan dari aspirasi itu di plot Rp200 juta. Ada yang mengusulkan melalui reses, ada juga yang meminta langsung ke kantor DPRD. Tapi tentu saja, fisik dari aspirasi ini di pilah dulu mana yang prioritas untuk dibangunkan. "  Kita tetap usulkan dana aspirasi itu Rp5 Milyar, ini penting untuk menentukan pembangunan yang difasilitasi DPRD di masyarakat," Pungkasnya.