Kamis, Desember 20, 2018

Dicari ,Calon Pegawai Desa Kompeten Bersyarat!!!

 

PELITAKARAWANG.COM - 67 Kades hasil Pilkades 11 November dan 1 Kades terpilih hasil musyawarah desa resmi dilantik Jumat 14/12 kemarin. Bongkar pasang kabinet perangkat desa yang baru, menjadi keharusan para Kades baru untuk mensukseskan janji kampanye dan program 5 tahun kedepan. Namun, Para Kades baru perlu berhati-hati, pasalnya tidak sembarang orang bisa masuk dalam barisan pegawai desa, kecuali yang memenuhi syarat sesuai amanah Permendagri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 tahun 2017 soal batasan usia dan strata pendidikan. 

Kasie Tata Kelola Pemerintahan Desa DPMPD Karawang Andry Irawan mengatakan, Kades baru menjalankan tugasnya terhitung sejak tanggal pelantikan. Maka, segera setelah pelantikan, dilaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) yang didalammya memuat kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, termasuk sebut Andry laporan inventarisir data aset desa. " Mereka bertugas terhitung tanggal pelantikan, dan langsung melakukan Sertijab," Katanya.

Kemudian sambung Andry, dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa baru, pihaknya mewanti-wanti agar para Kades baru harus mengacu kepada permendagri Nomor 83 tahun 2015, dimana Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat, baru setelah ada rekomendasi tertulis dari camat, maka kepala desa dapat mengangkat atau memberhentikan perangkat desa. Rekom camat tersebut, lanjutnya, didasarkan pada persyaratan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa misalnya syarat usia pengangkatan peranangkat desa baru adalah berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun, maka kalau usianya diluar itu, tentu tidak memenuhi syarat.

Atau berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMA/SMK atau sederajat) ." Permendagri mensyaratkan hal-hal tersebut, maka Kades baru harus mengacu dan memperhatikan aturan itu," Katanya.

Andry menambahkan, pihaknya berpesan, agar para Kades baru dapat memenuhi mekanisme peraturan perundang-udangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian masyarakat dan BPD mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, karena menurut hematnya, persyaratan tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dapat menjawab tantangan UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana paradigma membangun desa berubah menjadi Desa Membangun, Makanya diperlukan perangkat desa dengan tingkat pendidikan tertentu agar dapat membantu kades dalam melaksakan tugas dan wewenangnya. " Masyarakat dan BPD harus mengawasi hal ini, apakah Kades baru sudah menjalankan Permendagri 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengn permendagri 67 tahun 2017 dalam pengangkatan Pegawai desa baru," Katanya.

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top