RPELITAKARAWANG.COM - Anggota DPR Provinsi Jawa Barat Komisi V, Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya lakukan Reses ke tiga di tahun 2018, di halaman Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Selasa (11/12).

Menjadi satu catatan tersendiri baginya dalam forum terbuka tersebut adalah tentang keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi sekolah SMA/SMK sederajat berbasis swasta, dihadapan masyarakat Rengasdengklok dan sekitarnya, Selasa (11/12) di pelataran kantor Pemerintah Desa Rengasdengklok Selatan, Kabupaten Karawang.

Menurut pria yang akrab disapa dengan panggilan Ahad tersebut diketahui, berdasarkan pada data statistik hingga akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 1,2 juta pelajar mengenyam pendidikan di sekolah SMA/SMK swasta sederajat yang tersebar di tiap daerah se Jawa Barat. Sementara, menurutnya jumlah itu diketahui melampaui jumlah akumulatif pelajar sekolah SMA/SMK sederajat berstatus Negeri se-Jawa Barat.

"Oleh sebab itu, kami dari komisi lima mendorong agar keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi sekolah swasta harus lebih besar untuk ke depannya. Sebaliknya, komisi lima juga mendorong agar standar kelayakan sarana prasarana di sekolah SMA/SMK sederajat terus ditingkatkan demi  kenyamanan proses pembelajaran para pelajar," jelasnya, usai acara.

Saat ini, menurutnya, indeks kemajuan suatu daerah secara Nasional diketahui masih mengacu pada jumlah serapan dari angka keseluruhan pelajar lulusan dari tingkatan SMP sederajat ke jenjang lanjutan sekolah SMA/SMK sederajat.

"Saat ini, secara keseluruhan wilayah Jawa Barat pada skala Nasional berada pada urutan paling bawah dibandingkan beberapa daerah lainnya di pulau jawa. Dan itu, sudah sangat terbantu oleh keberadaan dan eksistensi sekolah swasta dalam menyerap jumlah lulusan keseluruhan pelajar dari tingkat SMP," papar pria kelahiran Bandung tersebut.

Masih menurutnya pendidikan menjadi acuan kemajuan suatu daerah, karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang porposional kepada sekolah swasta.

"Ini, bukan hanya obrolan atau dongeng, kita sudah buktikan saat pembahasan di Provinsi, jika tidak ada perbaikan untuk memperhatikan sekolah swasta, kami dari fraksi PKS mengancam akan walkout," tegasnya.