Sejumlah Kades Cemburu Jatah Rutilahu dibatasi

PELITAKARAWANG.COM - Tahun 2019 mendatang, Kecamatan Lemahabang mendapat jatah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 124 unit dari Pemprov Jawa Barat. Namun, besaran sasaran tersebut, hanya di jatah di dua desa saja, yaitu Desa Karangtanjung dan Desa Pulojaya. Kondisi itu, sempat membuat sejumlah Kepala Desa lainnya cemburu, karena pembatasan jatah rutilahu yang melalui rekening LPM Desa tersebut, dianggap tidak merata dan memenuhi rasa keadilan. 

" Kan jumlahnya banyak 124 unit, coba kalau dibagi rata ke 11 Desa di Lemahabang, kan lumayan dapat 10 unit masing-masing juga. Kenapa yang diajukannya semua dan yang dapat dua desa saja," Kata Kades Ciwaringin Hj Ocih.

Ia geram bukan karena tidak rela rehabilitasi rutilahu provinsi itu turun ke dua desa tersebut, tapi yang dari APBD Kabupaten saja sebutnya, disaat desa lain dapat jatah 4 unit, desanya hanya 2 unit saja. Karena itu, ada peluang di tahun depan lewat anggaran provinsi, tapi sayangnya desa Ciwaringin dan yang lainnya justru tidak dapat 1 unit pun. " Enggak, silahkan saja, tapi saya mah geram juga sih yang dari Kabupaten, yang lain dapat 4, desa saya mah di jatah 2 doang," Katanya.
Kades Karangtanjung, H Ade Kosasih alias Lurah Odol mengatakan, Kades Ciwaringin seharusnya tidak perlu risih soal jatah dan kuota Rutilahu yang akan di realisasikan tahun 2019 mendatang ke Desanya. Karena, semuanya sudah di atur dalam pagu provinsi. Yang jelas, tim sudah menjelaskan bahwa ajuannya sudah dilayangkan semua, urusan eksekusi mengapa ke Desa Karangtanjung dan Pulojaya, tanyanya ke pihak Provinsi, bukan kepada Camat atau forum Minggon. " Jangan seperti itu lah, namanya juga kuota kan di batasi, kalau yang dipilih Karangtanjung setelah verifikasi, kenapa harus ngotot minta porsi," Ujarnya.

Tim fasilitator ajuan Rutilahu, Mahmud mengaku, dirinya ke provinsi mengajukan semua desa mendapat jatah rutilahu dari Provinsi ditahun 2019 mendatang . Tapi setelah di verifikasi, Provinsi hanya menjatah kedua desa saja, yaitu Karangtanjung dan Pulojaya sebanyak 64 dan 60 unit untuk rehab yang keuangannya di kelola oleh LPM Desa. Inginnya, sebut Mahmud, semua desa dibagi rata, karena memang jumlahnya 124 unit. Tapi, pihak provinsi tetap kekeuh dengan dasar giliran dengan desa-desa lainnya setiap tahun. " Iya, kita ajukan mah semua, tapi kan provinsi yang menentukannya dua desa itu, mau bagaimana lagi," Pungkasnya.

Tidak ada komentar