PELITAKARAWANG.COM. - Bantuan Gubernur (BanGub) yang biasa turun Rp115 juta setiap tahun, sempat dikabarkan bakal realisasi tahun 2019 menjadi Rp200 juta Perdesa, bahkan pihak DPMPD dan Kasie Pemerintahan Kecamatan sudah getol sosialisasikan alokasi BanGub Rp200 juta tersebut untuk tambahan transport, entry data, tunjangan kinerja hingga fisiknya yang mencapai Rp150 juta. Namun, teranyar, bantuan dari Pemprov Jawa Barat itu kabarnya ciut lagi, dengan hanya membanderol realisasi ditahun 2019 ini menjadi Rp 127 juta saja Perdesa.

" Iya, itu jadi hoax dong Rp200 juta tuh, kirain bener. " kata Wakil Ketua Apdesi Karawang, R Ombi yang juga Kades di Kecamatan Cilebar ini.

Senada dikatakan Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Majayala, Lurah Adox, ia membenarkan bahwa Bangub yang semula Rp200 juta untuk tahun 2019, batal realisasi mungkin karena transisi Gubernur, jadinya batal realisasi. Mungkin secara pribadi masing-masing kades kecewa, tapi sejauh ini menyikapi dana yang ciut dari Pemprov tersebut, belum bahas lebih lanjut di internal Apdesi." Ya awalnya dijanjikan Rp200 juta kemudian gak jadi, jelas secara pribadi kades mungkin kecewa, tapi ini belum di sikapi lebih lanjut juga sama Apdesi," Ujarnya.

Ketua IKD Cilamaya Wetan, H Udin Abdul Gani mengatakan, BanGub masih sama saja seperti tahun kemarin, jadi kabar Rp200 juta yang sempat di sampaikan DPMPD ternyata tidak realisasi. Soal alasan, sebutnya, Apdesi harus mempertanyakannya kepada Gubernur langsung. " Ini mah tanyanya ke Ridwan Kamil langsung," Ujarnya. 

Ade Sudiana Kepala DPMPD Karawang, mengatakan, yang direncanakan  Rp200 juta dari Provinsi  tahun ini, ternyata hanya Rp127 juta/desa, angka itu tetap naik dibanding tahun sebelumnya yang ada dikisaran Rp115 juta Perdesa pertahun. Soal alasan, sebut Ade, pihaknya tidak tahu menahu karena itu jadi kewenangan Pemprov Jawa Barat, 

" Gak tahu alasannya kenapa, yang jelas  taun ini yang jadi itu angkanya  Rp127 juta," Katanya.

Disinggung alokasi, sebut Ade, Angka Rp127 juta itu tetap untuk fisik infrastruktur selebihnya untuk Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) dan juga untuk pembelian Smartphone program sapa Warga Gubernur untuk RW disetiap desa plus 1 perangkat desanya. " Alokasinya selain fisik dan TAPD, sekarang itu ada untuk RW berupa pembelian Smartphone untuk forum RW," Ujarnya.