Bandung: Nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan pembangunan Meikarta. Nama Tjahjo disebut mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Neneng hadir dalam sidang sebagai saksi dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurut Neneng, Tjahjo meminta agar perizinan Meikarta dibantu.

Semula Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn bertanya soal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) pada Neneng soal proyek Meikarta seluas 84,6 Hektare. Neneng menjawab, setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapat telepon dari Dikrektur Jenderal Otonomi Daerah Soni Soemarsono.

Dalam repot pleno, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Deddy meminta persetujuan pembangunan ditunda lebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

"Lalu saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonami Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono. Diberikan izin kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu," kata Neneng dalam sidang, Senin, 14 Januari 2019.

"Lalu saya jawab, baik, Pak yang penting sesuai aturan yang berlaku," lanjut Neneng.

Selain Neneng, sidang juga menghadirkan sejumlah saksi yaitu E Yusuf Taufik, Kepala Biro Tata Ruang Pemda Bekasi; serta Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa. Perusahaan itu merupakan pengembang Meikarta.

Neneng mengatakan Soemarsono akan memfasilitasi pertemuan Pemerintah Provinsi Jabar, Pemkab Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama. 

Dalam perkara itu, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat diduga menerima suap. Uang itu disebut-sebut berasal dari Billy Sindoro dan terdakwa lainnya.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hassanah disebut menerima suap Rp10,8 miliar dan 90 ribu Doalr Singapura. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait pembangunan Meikarta.