Politik Uang Masih Masif Dalam Pileg dan Pilpres 2019 ,PNS Terlibat Politik Praktis Harus Diberikan Sangsi Tegas

PELITAKARAWANG.COM - Diakhir bulan Januari 2019 ada hasil survei yang menunjukkan yakni tingkat kesadaran publik untuk menghindari politik uang (money politics) masih sangat rendah,bahkan diduga ada oknum-oknum ASN yang berani secara terbuka mengajak warga untuk memilih caleg asal salah satu parpol.Akibatnya banyak pihak berharap agar pihak terkait misal Bawaslu dan Pemda melalui BKPSDM setempat untuk lebih berani bertindak tegas karena oknum bersangkutan bisa dianggap telah melanggar UU Pemilu.(26/1/2019).

Menurut hasil survei mayoritas calon pemilih sangat permisif terhadap pemberian imbalan dari para kandidat. Meski demikian, praktik itu tidak linier terhadap potensi kemenangan para kontestan.

Hal itu terungkap dari salah satu hasil riset politik bertajuk Kontestasi Pemilu 2019 di Tanah Air.

Survei yang dimaksudkan melibatkan 1.076 responden dalam satu provinsi . Salah satu yang diteliti adalah sikap calon pemilih saat diberi imbalan (baik uang maupun dalam bentuk lain) oleh kontestan pemilu-pilpres. Hasilnya cukup mengejutkan.

Dari seluruh responden, hanya 1,87 persen yang menyatakan menolak sepenuhnya pemberian tersebut. Sebanyak 98,13 persen sisanya memilih untuk menerima money politics.

”Hal ini menjadi tantangan besar untuk bisa menciptakan pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan luber,” kata Direktur Pusad-UMS Satria Unggul.

Ada sejumlah yang hal yang jadi pemicu masih permisifnya sikap publik terhadap money politics. Yang paling dominan, mereka masih menganggap politik uang itu lumrah. ”Pemberian itu dianggap sebagai rezeki,” ujarnya.

Meski demikian, ada fakta lain di balik tingginya tingkat penerimaan publik terhadap politik uang. Ternyata, praktik itu tak lagi linier dengan pilihan mereka saat coblosan. Sebanyak 66,5 persen responden mengaku tetap memilih calon sesuai dengan hati nurani meski telah menerima pemberian dari kandidat lain.

Bahkan, yang mengejutkan, 15 persen lainnya memutuskan tidak mencoblos kandidat yang sudah memberikan imbalan kepada mereka.

Sementara itu, pemilih yang menjatuhkan pilihan pada calon yang sudah memberikan imbalan hanya 16 persen. ”Artinya, belum tentu imbalan yang diberikan calon akan berimbas pada perolehan suara mereka,” jelasnya.

Dari penelitian itu, dia menyebut bahwa sebenarnya dasar utama pemilih untuk menentukan pilihan bukan lagi pemberian. ”Ternyata, yang jadi parameter utama adalah program-janji kandidat, figur, hingga cara pendekatan kandidat,” katanya. 

Berikut skap terhadap politik uang:

1.Menerima tapi tidak memilih pemberi uang : 16,67 persen

2.Menerima tapi tetap memilih sesuai hati nurani : 66,5 persen

3.Menerima dan memilih calon yang memberi : 15 persen

4.Menolak pemberian : 1,87 persen

Besaran yang diharapkan

1.Di atas Rp 100 ribu : 2,5 persen

2.Rp 75 ribu s.d. Rp 100 ribu :20,5 persen

3.Rp 20 ribu s.d. Rp 50 ribu :24,8 persen

4.Di bawah Rp 20 ribu : 2,33 persen

Sumber: survei Pusad-UMS

Diberdayakan oleh Blogger.