Ayo Pejabat Karawang Segera Bereskan LHKPN!

PELITAKARAWANG.COM-.Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khattab (634-644 M) telah diwajibkan para Gubernur untuk mencatat dan melaporkan kekayaannya saat dilantik dan saat mengakhiri masa jabatannya.Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto misalnya pejabat negara di level tertentu diwajibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu, di era Presiden Soekarno, terdapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan.

Mengutip laman acch.kpk.go.id, bahwa seorang Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik harus melaporkan harta kekayaannya. Pelaporan harta kekayaan, atau yang dikenal dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mulai diberlakukan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaporan harta kekayaan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelum lahir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sebelum Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdiri di Indonesia sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik.

Regulasi tersebut bukan hanya berlaku di pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Karawang menindaklanjuti ketentuan regulasi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep. 764-Huk/2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam pasal 8 Peraturan Bupati Karawang diatas, dijelaskan Sanksi bagi Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 15 persen dan Hukuman Disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan sanksi hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pembebasan dari jabatan. Peotongan tersebut berdasarkan arahan KPK yang disampaikan melalui surat resmi maupun pada saat sosialisasi.

“Berdasarkan data yang masuk katagori wajib LHKPN sebanyak 174 orang terdiri dari semua eselon II dan beberapa eselon III yang masuk katagori wajib lapor LHKPN. Sampai dengan berita ini ditulis penarikan data yang dilakukan KPK per Sabtu (23/2) tercatat baru 25,3 persen atau 44 orang wajib LHKPN yang sudah mengirimkan. Masih ada sekita 74,7 persen atau sebanyak 130 orang wajib LHKPN yang belum menyampaikan laporannya”,demikian Kepala Sub Bidang Kinerja dan Kompetensi ASN Marsidik Ari Kustijo menjelaskan .

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Pegawai ASN Jajang Jaenudin, mengingatkan bahwa penyampaian LHKPN dilakukan seacara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id. Batas akhir penyampaian laporan ini adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, diharapkan disampaikan lebih awal, karena bila disampaikan secara bersamaan diakhir waktu dapat mengakibatkan “bottleneck” yang merupakan kejadian dimana terjadinya penyempitan jalur ataupun tempat penampung data pada jaringan. Perlu diingat bahwa penyampaian LHKPN bersifat nasional tidak hanya di Karawang artinya akan banyak user yang mengakses.

Jajang BKPSDM Karawang

“Saat ini kami terus mengingatkan kepada seluruh wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang agar segera menyampaikan laporan LHKPN tersebut, karena merupakan salah satu perangkat dalam pencegahan korupsi, sehingga sudah sepatutnya hal ini menjadi kesadaran dari masing-masing penyelenggara negara dan peran aktif langsung penyelenggara negara dalam pendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, pungkas Jajang.

Diberdayakan oleh Blogger.