Honorer K2 Ragu Lulus PPPK,Bagimana Sikap Daerah?

PELITAKARAWANG.COM - Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 akan segera dibuka. Sesuai permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, rekrutmennya dibuka pada 8 Februari. Itu berarti tinggal dua hari lagi.
Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, penerimaan PPPK tahap pertama akan segera diumumkan.
Seleksi PPPK tahap I hanya untuk honorer K2 guru, tenaga kesehatan, tenaga harian lepas (THL) pertanian, dan dosen perguruan tinggi negeri (PTN) baru.
"Tunggu saja, tinggal kami umumkan sesuai petunjuk dari MenPAN-RB," kata Ridwan, Rabu (6/2).
Adapun formasi yang disiapkan adalah 75 ribu. Yang terbesar dari guru sebanyak 50 ribuan.
Saat ini BKN tengah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama untuk memastikan validitas honorer K2 yang sudah ada di database BKN.
Pemerintah segera membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2. Rencananya, pendaftaran dimulai 8 Februari 2019.
Sayangnya, masih ada honorer K2 yang ragu mendaftar PPPK. Mereka waswas tidak bisa lulus tes PPPK dan akhirnya statusnya kembali seperti dulu.
"Kalau lulus bisa jadi PPPK. Kalau enggak lulus dikembalikan ke daerah. Iya kalau daerah masih butuh kami," kata Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bengkulu Ridwan, Rabu (6/2).
Dia pun ragu banyak honorer K2 yang akan lulus. Walaupun tesnya hanya wawancara dan kompentensi bidang. Apalagi tesnya menggunakan sistem computer assisted test (CAT).
"Kalau pake CAT jadi gugup kami yang tua-tua. Yang kami khawatir juga bila tidak lulus, apakah kami dibuang kalau daerah tidak butuh," tandasnya.
Bhimma, koordinator Honorer K2 Nusantara, mengatakan, ruh perjuangan mereka adalah menjadi PNS. Kalau menerima PPPK, konsekuensinya harapan jadi PNS tamat. Tidak ikut PPPK sekarang, masih banyak kesempatan setiap tahun berikutnya.
Namun, bila tidak ikut PNS tahun ini maka tidak punya kesempatan seumur hidup. "Nasib honorer K2 Indonesia jadi PNS ada di presiden baru. Bila Presiden Jokowi tetap jadi presiden lagi, maka solusi yang disuguhkan untuk honorer K2 Indonesia mentok di PPPK," ujar Bhimma.
Jika hanya PPPK, lanjutnya, buat apa dari dulu ikut forum. Setiap WNI usia 20-59 berhak mengikuti PPPK. Bila ujungnya hanya PPPK, zamannya MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah beres semuanya tanpa terkecuali.
"Kenapa sampai sekarang masih berjuang, karena yang diharapkan honorer K2 adalah PNS. Bukan PPPK," tegasnya.
Diberdayakan oleh Blogger.