Jelang Habis Jabatan,Kades Minta Realisasi Dana Transfer Desa Dipercepat

PELITAKARAWANG.COM.- Bulan Juni dan Desember, ada dua kloter Kepala Desa yang habis jabatan tahun ini. Menumpuknya dana transfer desa, di minta bisa di percepat para Kades yang berpeluang nyalon lagi.

" Nanti kita habis jabatannya sekitar Juli, bisa enggak dana transfer desa semuanya bisa cair lebih cepat dan prioritas? " Tanya Kades Pagadungan H Olim.

Menurut Olim, percepatan pencarian itu dimaksudkan agar masa pemerintahan dan janji fisik kepada masyarakat bisa selesai sebelum habis. Sehingga, tidak ada kesan ditunda, pemerintahan siapa yang mengajukan dan masa pemerintahan siapa yang merealisasikan, karenanya percepatan ini penting agar fisik yang dijanjikan pada masyarakat bisa tuntas, hanya saja keluhnya, percepatan ini kadang terkendala akibat Peraturan Bupati (Perbup) yang belum terbit di awal-awal tahun, " Kita gak mau saat Pilkades dibilang masih punya PR yang belum dituntaskan, jadi percepatan ini penting," Katanya.

Kades Tempuran, Zaenal Romli mengatakan pihaknya sepakat agar DPMPD bisa menggenjot percepatan realiasai dana transfer desa, baik ADD, Dana Desa maupun DBH terhadap desa yang Kadesnya habis pada bulan Juli dan Desember tahun ini. Sebagai petahana yang mungkin nyalon lagi, tentu citra pembangunan ingin positif di masyarakat, sehingga terhindar dari anggapan negatif terhadap masa pemerintahannya jelang akhir jabatan. " kalau bisa sebelum tanggal SK itu berakhir, realiasi itu sudah terlaksana semua," Ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Karawang Ade Sudiana mengatakan, Dana Desa paling cepat pengajuan adalah di bulan Januari, namun jangankan dari desa, setingkat OPD juga kesulitan dalam pengajuan tepat waktu di awal tahun. Namun demikian, Dana Desa di anjurkan bisa cair bulan Februari ini dan paling lambat awal Juni, sementara untuk tahap 2, cair cepat adalah awal Maret  dan paling lambat akhir Juni dan untuk tahap 3 paling cepat bisa cair bulan Juni. Untuk itu, Bagi kades yang berakhir jabatannya tahun ini sebenarnya sudah bisa merealisasikan tuntas dana desa, itupun dengan syarat pengajuannya tepat waktu dan realisasinya tepat sasaran. Namun demikian, jangan khawatirkan persoalan Siltap walaupun habis jabatan, karena hak-hak kades dan pegawai desa tetap berjalan dan di realisasikan. " Tinggal Perdes Pilkades sesuaikan dengan Siskudes, jangan khawatir kehilangan hak walaupun habis jabatan, " Tandasnya.

Ade menambahkan, Dana kolektif yang masuk ke desa tahun ini diakui Ade ada kenaikan, yaitu dari ADD Rp167 Milyar, kemudian Dana Desa Rp341 Milyar, DBH PDRD Rp112 Milyar dan juga Bantuan Gubernur (BanGub) yang besarannya Rp127 jutaan Perdesa. Untuk itu, besarnya anggaran ini mohon untuk di jaga, direalisasikan dan dikawal semua pihak agar bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. " Semua mengalami kenaikan, jadi jaga amanah ini sesuai aturan," Pintanya.(RED).

Tidak ada komentar