KPPS Berhak Tolak Saksi Abal-abal

PELITAKARAWANG.COM - Pemilu 17 April tinggal menghitung hari. Di saat distribusi logistik masih di kebut, para penyelenggara juga enggan kecolongan saat pelaksanaan dengan banyaknya saksi abal-abal. 

"Satu TPS, bisa jadi kalau penuh saksi dari Parpol tingkat pusat, provinsi dan daerah dan capres -cawapres mencapai 64 orang, jadi semuanya harus resmi. Kalau gak resmi, kita wajib menolak, " kata Ketua PPS 17 Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan, Enjang. 

Ketua PPK Kecamatan Cilamaya Wetan, lSukarta mengatakan, para saksi yang diterima adalah yang resmi. Bukan urusan caleg, tapi harus bawa surat mandat dari Parpol ditingkat DPC. Bisa langsung datang ke TPS mulai pukul 07.00 pagi dan duduk di tempat yang sudah di sediakan. Jangan berlalu lalang, apalagi merecoki petugas TPS yang sedang bekerja sesuai treknya."Saksi yang resmi adalah yang bawa surat mandat dari Partai Politik tingkat DPC, gak boleh tingkat PAC/Kecamatan atau ranting ," katanya. 

Sukarta menambahkan, Petugas KPPS berhak menolak, jika ada sakit datang tapi membawa mandat, atau bahkan daftar resmi tapi di waktu yang sudah lewat penghitungan suara. "Kalau yang gak sesuai, petugas KPPS wajib menolaknya, "tegasnya.

Saat tandatangan berita acaranya sambung Sukarta, wajib yang di isi adalah lembaran bundel C1 Komplit PPWP1 , 6 bundel hologram kotak. Kalau saksi, sesuai kebutuhan. Kalau seandainya ada keberatan, tinggal bilang langsung dan harus diterima tegurannya oleh petugas KPPS seandainya ada keberatan. " C1 Komplit PPWP 6 bundel itu yang wajib di isi, kalau saksi mah sesuai kebutuhan, " pungkasnya. (Rdi).

Diberdayakan oleh Blogger.