Soal SPJ, Sebagian Kades Siap Hadapi Kejaksaan

PELITAKARAWANG.COM- Para Kepala Desa siap menyerahkan berkas proposal dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa TA 2018 dalam waktu dekat. Menyusul, permintaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Provinsi Jawa Barat, yang ingin menggarap evaluasi dan koreksi administrasi Dana yang bersumber dari APBN itu dalam waktu dekat.

"Kita sudah ready, siap kalau diminta untuk keperluan administrasi, " kata Kades Pulokalapa Popon Fatmawati.

Senada dikatakan Kades Rawagempol Wetan, H Udin Abdul Gani. Bagi desanya, proposal dan SPJ Dana Desa tahun 2018 sudah selesai dilaksanakan. Kalau ada permintaan, pihaknya siap mengumpulkannya untuk kepentingan koreksi oleh Kejaksaan. Secepatnya, sebut Udin, semua desa di Cilamaya Wetan, segera melaporkannya, selambat-lambatnya, hari Senin lusa di Kecamatan. Hanya saja, sebelum melapor, pihak Apdesi sejauh ini belum koordinasi dulu dengan Inspektorat. " Insya Allah, kita siap hadapi Kejaksaan kaitan permintaan itu, cuma kami Apdesi blm koordinasi dengan inspektorat, " ungkapnya.

Camat Tempuran Suwandi mengaku, pada dasarnya kesiapan dokumen SPJ dan Proposal tahun 2018 secara fisik sidah ada di desa-desa, adapun beberapa kekurangan, pihak Kecamatan  sedang monitor juga sejauh ini. Tentunya ia berharap dan menghimbau agar SPJ yang diminta Kejaksaan tersebut bisa segera diselesaikan."fisiknya ada, kita juga sedang monitor kaitan permintaan Kejaksaan itu, " ujarnya

Sebelumnya, Raja Nafrizal Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Nafrizal mengatakan, pihaknya akan evaluasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Karenanya, fisik proposal dan SPJ Dana Desa dimintanya untuk mengkoreksi apakah sudah sesuai atau belum secara administrasi, lagi pula arahannya juga adalah preventif. " Ini dijadikan acuan saat pengajuan, penyerapan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun ini. (Rdi).

Tidak ada komentar