PELITAKARAWANG.COM - Kabupaten Karawang bertengger di posisi 27 Kabupaten/kota terendah penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) SMP di Provinsi Jawa Barat tahun ini.  Selain alasan keterbatasan alat komputer, regulasi dan penganggaran untuk pengadaan fasilitas UNBK juga belum optimal di lirik Pemkab.

"Saat kunjungan Komisi X DPR RI, Bupati janjikan ditahun ini mau memberi pengadaan alat komputer yang jumlahnya buat SMP Negeri dan Swasta, karena tahun depan wajib UNBK semua, "kata Kepala SMPN 1 Telagasari, Saundi S.pd.


Menurutnya, jumlah anggaran milyaran itu, tidak tahu berapa jatah setiap SMP, apakah di sesuaikan dengan jumlah siswa dan pertimbangan lainnya. Sebab, dari Kementrian Pendidikan juga sebenarnya ada pengadaan laptop 16 unit, tapi dengan jumlah siswa kelas IX yang mencapai 483 orang misalnya, dibagi 3 Shift saja, satu SMP sepertinya butuh komputer diangka 160 unit. Yang jelas, niat baik Bupati itu, sebutnya patut di apresiasi, karena tahun depan, semua SMP wajib UNBK, baik yang mampu mandiri maupun nebeng sekalipun. "Kita belum tahu, anggaran Rp9 Milyar itu, jatah setiap SMP itu berapa? " Katanya.


Lebih jauh Saundi menambahkan, persoalan menaikan serapan UNBK SMP di Karawang ini, bukan saja soal anggaran, tetapi payung hukum dari Bupati, sebab, selama belum ada Perbup legalitas pengadaan komputer kepada orangtua siswa, maka semua SMP akan kewalahan, bahkan di di rundung kecemasan. Sebab, takut saat rapat komite dan membanderol iuran kepada orangtua tanpa regulasi dan pengawasan saber pungli. "Bukan soal anggaran saja, tapi kita perlu payung hukum juga, " pungkasnya.