Awandi Siradj Sebut Sikap Karawang 2 Aneh

PELITAKARAWANG.COM -Pembangunan gedung Pemda II sejak awal mendapat sorotan masyarakat, karena proses pembangunannya lambat. Fisik selesai, bangunan yang menelan anggaran milyaran itu juga justru tidak kunjung di fungsikan. Teranyar, kasus pencurian aset Pemda II dengan kerugian mencapai Rp3 Miliar masuk ke ranah hukum sampai di meja persidangan Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Tak hanya masyarakat umum, proses hukum dugaan pencurian aset gedung Pemda II tersebut juga mendapat respon keras Wakil Bupati Karawang dan mengagendakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi gedung Pemda II. Namun, kritisnya Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari terhadap kasus hukum proyek tersebut, di sindir.(16/05/2019).
Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Marcab LMP) Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi.“Akhir-akhir ini saya melihat sikap Wabup Karawang kok semakin aneh saja? Banyak sikap reaktifnya yang terkesan mengkritik Bupati dan Pemerintah, padahal dirinya sendiri bagian dari Pemerintah.” herannya. 

Abah Awandi menyebut, soal kasus dugaan pencurian aset di Pemda II yang baru di bangun, semestinya sikap Wabup tidak reaktif berlebihan begitu, sampai harus koar - koar di media massa. Baginya, sikap menunjukkan serta membuktikan kepedulian terhadap masyarakat yang di anggapnya mendapat kriminasliasi, sah- sah saja,tapi tidak harus begitu caranya. Karena,posisi Wabup  (Karawang 2,red) itu merupakan bagian dari Pemerintah dan juga sebagai atasan semua SKPD yang ada di Pemkab Karawang.”Laporan kehilangan aset di gedung Pemda II kan di laporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalu Bidang Bangunan. Alangkah lebih eloknya jika Wabup memanggil Dinas terkait, dan lakukan komunikasi,tanyakan langsung permasalahan yang sebenarnya terjadi.” sarannya.

Lebih tidak rasionalnya lagi,sebut Abah,adalah tata bahasa Wabup yang seperti intervensi pada penegak hukum. Padahal tidak mesti begitu, karena para terdakwa sudah di dampingi oleh tim Penasehat Hukum (PH). Lebih baik, berikan support saja pada PH para terdakwa ini, untuk memperjuangkan hak - hak para terdakwa, kan lebih elok. Karena, lagi-lagi masalahnya Wabup ini merupakan bagian dari Pemerintah, tidak elok jika sikapnya seperti itu.”Apa lagi sampai dia menginisiasi untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Karawang dalam menyikapi permasalahan ini. Ya sama saja meminta agar Pansus memeriksa Eksekutif, sementara dirinya saja bagian dari Eksekutif. Saya pikir permasalahan ini cukup di selesaikan secara internal Pemerintah saja," katanya.

Wabup tambahnya, memang memiliki wewenang untuk ikut serta menyelesaikan persoalan, jika memang dia memiliki kecurigaan atas pembangunan gedung Pemda II. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tapi harus dilakukan dengan cara yang lebih elok. Jabatan Wakil Kepala daerah sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah, melaksanakan tugas tertentu, menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Karena, wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan di pilih berpasangan secara langsung oleh rakyat dan bersama memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah, tugas dan wewenang wakil bersifat umum, tapi kekuasaan penuh tetap ada di Kepala Daerah."

"Masalahnya bukan hanya dalam persoalan gedung Pemda II saja Wabup mengkritisi Pemerintah, di beberapa persoalan lainnya Wabup sering kali mengkritisi Pemerintah. Jadi kayak jeruk makan jeruk? Ya kalau memang Wabup gemar mengkritisi Pemerintah, ada baiknya dia tanggalkan saja jabatan Wabupnya, dan balik lagi jadi aktivis, biar leluasa sekalian mengkritik Pemerintah.” selorohnya. (Rdi/spy).
Diberdayakan oleh Blogger.