Bupati Karawang Diminta Copot Pejabat Penjilat

PELITAKARAWANG.COM-.Bupati Karawang harus berani melakukan tindakan tidak populer.Jangan bersikap ragu-ragu bila telah dianjab  memang butut kerja dan kinerjanya (untuk pejabat eselon II dan III ,red) maka hukum saja dengan dipindahkan ketempat sesuai kemampuannya,demikian disampaikan Adang Suryana,di sekitar Kantor Kecamatan Klari.

Percuma bila seorang Kadis atau Camat kerjanya hanya menunggu perintah Bupati.Tong diingu pejabat yang kerja carmuk.Jujur saya prihatin dengan kinerja sederet nama Camat dan Kadis yang menang hanya gaya ora bisa kerja,ungkap Adang pula.

Kaitan kosongnya jabatan saya setuju segera diisinya agar tidak terjadi rangkap jabatan atau pun kevakuman pelayanan ke publik.Siapa saja yang bakal  mengisi terserah karena hak bupati dan baperjakat tapi mohon tidak ada wani piro dan orang tak bisa kerja jangan diberikan jabatan ataupun dipertahankan jabatannya."Copot saja pejabat penjilat dan bereskan pejabat tertentu yang suka bermain payung demi kelanggengan jabatannya",pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah Kabupaten Karawang dalam waktu dekat bakal melakukan mutasi dan rotasi jabatan yang sempat tertuda karena perhelatan Pemilu. Mutasi tersebut dilakukan untuk mengisi 146 kursi jabatan yang kosong karena ditinggal pensiun dan meninggal dunia pejabatnya.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengemukakan hal itu seusai pengikuti pengajian Ramadan di Aula Husni Hamid, di komplek Pemkab setempat, Jumat 10 Mei 2019. "Saya tegaskan lagi, di era pemerintahan yang saya pimpin, mutasi dan rotasi jabatan dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi masing-masing pegawai. Tidak boleh ada lagi istilah wani piro," kata Cellica.
Menurutnya istilah wani piro muncul seiring dengan adanya dugaan jual beli jabatan. Jargon tersebut harus dihilangkan dengan menempatkan pegawai seusai kemampuan dan kinerjanya.
Dijelaskan, mutasi dan rotasi jabatan lebih diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Karawang. Pegawai yang bekerja sunggung-sungguh tentunya bakal menempati jabatan setrategis.
Kinerja masing-masing pegawai, lanjut Cellica, telah dinilai oleh Badan Pertimbangan dan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Dengan demikian, mereka jangan coba-coba mengejar jabatan dengan menggunakan uang.
"Kami telah meningkatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Karawang. Saya kira nilainya lebih tinggi dibanding daerah lain. Oleh sebab itu, para ASN di Karawang tinggal bekerja dengan baik dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat," katanya.
Di tempat yang sama Kepala Baperjakat yang juga Penjabat Sekretaris Daerah Karawang, Samsuri menegaskan, para pejabat yang diketahui "bermain" dengan pihak-pihak tertentu untuk mengejar jabatan akan mendapatkan sanski tegas dari bupati.
"Jabatan yang bersangkutan bakal dicoret atau diganti. Pokoknya urusannya bakal panjang," kata Samuri.
Dikatakan, para pegawai di Kabupaten Karawang tidak boleh mencari uang tambahan dari jabatannya, sehingga tidak perlu mengejar jabatan yang dianggap "basah". "Mereka telah menerima TPP cukup besar dari Pemkab. TPP paling besar Rp 35 juta dan terendah Rp 5 juta per bulan," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asep Aang Rahmatullah menjelaskan, saat ini ada 146 jabatan kosong di lingkungan Pemkab Karawang yang harus segera di isi. Jabatan tersebut saat ini masih dirangkap oleh satu pejabat, sehingga kinerjanya kurang optimal (spy).
Diberdayakan oleh Blogger.