Dirut BKPD Cilamaya:Terima kasih Bupati !!!

Tansyah Fadilah

PELITAKARAWANG.COM -Tahun 2018, Perusahaan Daerah (PD) BPR BKPD Cilamaya, menerima penyertaan modal dari Pemkab Karawang sebesar Rp2 Milyar. Selain ikut membantu operasional BPR secara umum yang merupakan aset daerah ini, juga penting dalam rangka menopang perubahan status bank, dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang tinggal menunggu tahap proses izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dirut PD BPR BKPD Cilamaya, Tansyah Fadilah mengatakan, tahun kemarin, Pemkab Karawang sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana amanah Peraturan Daerah (Perda). Bahkan, dalam Perda yang terbaru Nomor 14 Tahun 2018, BPR akan menerima penyertaan modal lanjutan ditahun ini sebesar Rp2,750 Milyar dan nominal yang sama di tahun 2020 mendatang. Hal ini, tentu saja sangat di apresiasi, mengingat 13 tahun sejak 2006, Pemprov Jawa barat saja, hanya baru menyertakan modal Rp900 juta dengan tiga kali pencairan, itu, akibat perubahan regulasi. Namun demikian, ia berharap, ada komitmen dari Provinsi, karena sebelumnya, pemegang 45 persen saham BPR BKPD ini menunggu perubahan status dari PD ke PT, jadi, sambung Tansya,  jika sudah beroperasi sebagai PT, maka kekurangannya akan terpenuhi dalam 1 kali tahun anggaran, yaitu kewajibannya Rp11,25 Milyar, di kurangi dengan jumlah yang sudah di bayarkan Rp900 juta, yaitu sisa Rp10,3 Milyar. "Terimakasih Bupati, karena sudah komitmen menjalankan Perda dimana penyertaan modal ditahun 2018 sudah di tunaikan dari Pemkab, " katanya. 

Pihak BKPD, sambung Tansya diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perubahan status dari PD ke PT sejak Oktober 2018, walaupun kenyataannya pengurus melakukan proses perubahannya ini sejak 2015 dan efektif bekerja di 2 tahun terakhir, yaitu sejak disyahkannya Perda, nomor 5/2017 ttg perubahan bntk hukum PD Menjadi  Perseroan Daerah ( PERSERODA)  tidak dengan serta merta berjalan lancar, namun banyak hal disisi lain dalam upaya mengantongi izin OJK seperti izin prinsip misalnya, ini membutuhkan waktu paling sedikit 3 bln izin baru keluar,  hal ini tentunya tergantung dari kelengkapan dokumen yg ditentukan olh POJK.  Tinggal 1 tahap lagi izin dari OJK yg perlu kita Kantongi, yaitu Persetujuan izin Usaha/operasional, tentunya untuk mengantongi izin tersebut harus melengkapi persyaratan, salah satunya adalah Akta Pendirian dan bukti Pengesahan dari Kemenkumham, petsyaratan tersebut sdh kita penuhi tinggal kita bawa ke RUPSLB untuk dibuatkan persetujuan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PD ke PT serta dibuatkan neraca penutupan untuk PD dan neraca pembukaan untuk PT.  " Sering orang beranggapan bahwa berubah jadi PT itu entitasnya beralih ke swasta, anggapan itu tidak benar, yang bener itu walau berubah menjadi PT namun kepemilikan saham itu tetap dipegang oleh Pemda Kabupate 55 % Pemda Prov Jabar 45 %  " ujarnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa deviden hak Pemda Kabupaten Karawang dari raihan laba Tahun 2018, adalah Rp. 369 juta,  akan kami setorkan ke KASDA setelahbmendapatvpetsetujuan RUPS yang rencananya diadakan tanggal 10 Mei 2019. (rdi).
Diberdayakan oleh Blogger.