Kamis, Mei 30, 2019

Presiden Berikan Peringatkan Keras Kepada "Lembaga Negera" Tentang Pengelolaan Keuangan

 

PELITAKARAWANG.COM-.Presiden Joko Widodo sebutkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 2016 pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk untuk laporan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018.“Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan,” ujar Presiden dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2018 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5).
Dari hasil pemeriksaan LKPP,Presiden menganalisis bahwa ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. “Tahun 2016 (ada) 74, tahun 2017 (ada) 80, tahun 2018 (ada) 82, artinya ini sudah mencapai 95% dari jumlah K/L yang ada.Serta ada penurunan entitas pemeriksaan yang mendapatkan (WDP) dari 8 di tahun 2016 menjadi 6 di tahun 2017 dan 4 di tahun 2018,” tutur Kepala Negara.
Empat Kementerian/Lembaga yang memperoleh WDP, menurut Kepala Negara,Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang mendapatkan TMP (Tidak Memberikan Pendapat),ini berarti disclaimer Pak ya.Menurun dari 6 di tahun 2016 menjadi 2 di tahun 2017 dan hanya 1 di tahun 2018 yaitu Badan Keamanan Laut.Tadi yang sudah badan deg-degan, Badan Keamanan Laut,” tambahnya.
Presiden mengingatkan kepada K/L yang memperoleh WDP atau TMP untuk berhati-hati dan diperhatikan betul sehingga tahun depan sudah tidak ada lagi yang memperoleh penilaian tersebut.“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua belanja dibayar di muka,belanja barang, belanja modal,aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan aset yang tak berwujud,”ujar Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan supaya semuanya benar-benar membenahi, menjaga,dan memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat.“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara,uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. (my/hn/rls).

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top