Rabu, Juni 12, 2019

Mau Habis Jabatan, Ini Peringatan Inspektorat Karawang Buat 33 Kades

 

PELITAKARAWANG.COM.-Sedikitnya 33 Kades mau habis jabatannya pada 18 Juli mendatang. Jelang menanggalkan SK jabatannya, Inspektorat "Garap" Pemerikasaan Khusus (Riksus) enam tahunan. Lembaga pimpinan Endang Somantri ini, mengultimatum agar para kades bisa penuhi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sempurna 100 persen.


Di sela-sela pemeriksaan reguler di Kecamatan Cilamaya Wetan, Plt Inspektur Pembantu (Irban) IV Inspektorat Karawang, H Muhammad Nuh mengatakan, pemeriksaan khusus diperuntukan bagi desa-desa yang kadesnya mau habis jabatan. Agenda ini, merupakan pemeriksaan 6 tahunan dari awal menjabat sampai akhir, di periksa secara menyeluruh, baik soal keuangan, administrasi, fisik hingga kegiatan dan aset-aset desanya. Diharapkan, tandas Nuh, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang prosesnya nanti diserahkan kepada Bupati untuk kemudian ditindaklanjuti para kades itu, sempurna tanpa hutang-hutang administrasi dan beban setelah habis jabatan.Kalaupun habis, ia tekankan kepada perangkatnya bisa merapihkan LHP setiap temuan kekurangannya. "Kita harap Riksus ini LHP nya baik-baik, gak ada beban dan hutang setelah si kades berhenti karena SK habis, " katanya. 


Anggota Tim Saber Pungli Karawang ini menambahkan, di Cilamaya ini, pihaknya mengawali pemeriksaan di Kecamatan, di susul dengan pelaksanaan pemeriksaan reguler atau evaluasi di Desa Mekarmaya, Muarabaru dan Sukakerta ditambah dengan pemeriksaan Dana Desa khusus pada Desa Muara dan Cilamaya. Adapun pemeriksaan khusus, yang di dasar adalah Rawagempol Kulon, Sukatani dan Cikarang. Pada dasarnya, semua pemeriksaan itu, harus sesuai spek, sesuai RAB, tepat sasaran dan juga realisasinya benar ada, "Apapun programnya, keuangan yang di kucurkan, wajib dikerjakan sesuai RAB dan harus selesai, " ujarnya. 

Disinggung rata-rata temuan di lapangan,Nuh menyebut, biasanya desa-desa itu, masih nunggak pajak pembangunan, pajak kendaraan sampai tidak rapihnya kelembagaan. Karenanya, setiap kekurangan itu, jadi LHP dan temuannya di laporkan kepada Bupati untuk kemudian ditindaklanjuti, karena inspektorat ini sifatnya pembinaan. "Rata-rata soal pajak, kelembagaan sampai hal-hal lain, semua temuan itu wajib ditindaklanjuti para kades, " pungkasnya. (Rdi).

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

KABAR KRIMINAL

BERITA TERBARU

Back to Top