Saat TPU Habis, Ini yang Terjadi di Lemahabang

PELITAKARAWANG.COM.- Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Lemahabang di Dusun Sindangkarya, sudah penuh. Sesekali, masyarakat yang berduka cita, harus rela mengintip selipan tanah yang masih tersisa agar bisa mengebumikan anggota keluarganya yang meninggal. Bahkan, tak jarang, harus rela di makamkan keluar wilayah desa Lemahabang. 

Mengantisipasi hal itu berkelanjutan, Pemerintah Desa bersama BPD, menginisiasi "Iuran" berjamaah untuk pengadaan lahan baru TPU sebesar Rp200 ribu per KK yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 tahun 2019 tentang pungutan pengadaan tanah TPU dan Keputusan Kepala Desa Nomor 141.1/Kep.01.052/Desa/VI/2019 tentang panitia pengadaan tanah.


Kades Lemahabang, Didin Al Ayudin mengatakan, TPU di Desanya semakin sesak dan penuh. Sehingga, sesekali keluarga duka acapkali mencari selipan "lolongkrang" tanah yang kiranya masih bisa digunakan buat mengebumikan jenazah. Bahkan, sebut Didin, ada 3 - 4 kali galian tanah di TPU Sindangkarya ini gagal dilakukan karena di kedalaman beberapa meter, sesekali ditemukan kerangka dari kuburan orang. Tak ayal, situasi TPU penuh ini, membuat warga yang berduka, memilih mengebumikan jenazah di tanah makam keluarganya,  bahkan ada yang diluar desa. "Sudah penuh pak, di paksa-paksa juga lahan sudah sempit, " katanya. 

Didin menambahkan, enggan berlarut melihat kondisi itu, pihak desa membuat regulasi bersama BPD yang dituangkan dalam Perdes pengadaan lahan TPU dengan pungutan Rp200 ribu per KK dengan masa 3 bulan kedepan per 1 Juli ini. Wal hasil, lahan yang sudah sedia di Dusun Sindangkarya RT 24/07 seluas 4.965 meter di banderol seharga Rp550 jutaan, dan tentunya jauh dari pemukiman warga. Karenanya, menghimpun dana sebesar itu, pihaknya merasa perlu mengajak masyarakat guyub dan gotong royong membantu sesuai nominal yang di tuangkan dalam Perdes. "Lahan sudah ada 4. 965 meter, tentunya yang jauh dari pemukiman warga, " katanya. 

Ketua BPD Desa Lemahabang, Didin Sakri Haerudin mengatakan, 
Selain melalui Perdes, pihak BPD juga meneruskan lewat peraturan BPD Nomor 4 tahun 2019 soal pengadaan lahan TPU di Desa Lemahabang. Mengingat, kebutuhan lahan TPU ini mendesak, karena lahan sebelumnya yang sekitar 1.500 meter sudah penuh, maka pengadaan lahan ini harus segera tersedia. Iuran Rp200 ribu itu, diberlakukan bagi semua warga dengan asumsi 3.000 warga saja bisa terpenuhi, itupun kalau masuk semua, kalaupun tidak, pihak panitia juga menerima sumbangan donatur dari Hamba Allah dan juga Dewan terpilih asal Desa Lemahabang, yang saat ini sudah mencapai Rp 46 juta. Panitia sebut Didin, akan memunguti iuran sesuai Perdes itu, sampai dengan 3 bulan kedepan. "Iya, karena kebutuhan mendesak, pengadaan kebutuhan lahan itu harus segera, " katanya. 

Sebelumnya, Pejabat Fungsional Inspektorat Karawang, Lili Mukhlisin mengatakan, pemerintah desa jangan anggap remeh Peraturan Desa (Perdes), karena lewat aturan desa, pungutan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat menjadi legal dan Syah secara hukum. Banyak kasus pungli di lakukan Kades dan pemerintahannya, akibat tidak memiliki Perdes. Oleh karenanya, Perdes itu penting, karena menjadi kekuatan hukum untuk melaksanakan kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat desa. Seperti Perdes pungutan parkir pasar, Perdes komitmen perusahaan di daerah kawasan industri, Perdes soal aset desa maupun pengadaan lahan TPU sekalipun. "Kalau ada Perdes dan diatur demi kepentingan masyarakat, itu legal dan Syah. Jadi jangan anggap remeh Perdes, " katanya. (Rdi)
Diberdayakan oleh Blogger.