Selasa, Juli 09, 2019

Waduh, Ada Calon Pjs Kades di Mutasi

 

PELITAKARAWANG.COM - Proses rotasi, mutasi dan promosi pejabat di Lingkungan PNS baru-baru ini, ternyata berdampak pada salah seorang pegawai Kecamatan di Cilebar. Pasalnya, Embong, Kasubag Program Kecamatan yang di ajukan sebagai Calon Pjs Kades Kertamukti Kecamatan Cilebar, di mutasi ke Kecamatan Lemahabang sebagai Kasubag Kepegawaian dan Keuangan. 

"Saya mah gak tahu bakal di Mutasi, sebagai PNS mah ya siap gak siap harus bertugas sekarang di Lemahabang, walaupun di Cilebar sudah diajukan jadi calon Pjs Kades Kertamukti, "Kata Embong, PNS asal Kecamatan Rawamerta ini. 

Camat Lemahabang, H Hamdani S.IP MM mengatakan, singkronisasi Pemkab soal ini, memang agak kurang mengenakan. Sebab, di satu sisi DPMPD melalui Camat mengajukan nama untuk menduduki jabatan Pjs Kades, di sisi lain, justru terkena Mutasi. Memang, Pak Embong ini sekarang tugas di Lemahabang paska mutasi, tapi efektifitasnya ia khawatir tidak stabil, mengingat pada 18 Juli nanti juga akan jadi Pjs Kades di Kecamatan Cilebar. Tentu saja, sebut Camat, menjadi Pjs Kades saat ini tidak mudah, karena akan banyak di hadapkan dengan PR Kades sebelumnya dan persiapan ekstra jelang pelaksanaan Pilkades di desanya, lantas bagaimana dengan pengaturan waktunya sebagai PNS di Kecamatan Lemahabang saat ini ? ."Bagi PNS sih siapapun gak jadi soal mutasi - rotasi mah. Tapi, kalau ini yang jadi kandidat Pjs Kades di Kecamatan lain, saya justru bingung nanti membagi waktunya. Sementara jadi Pjs Kades itu kan ekstra kinerjanya jelang Pilkades, " keluhnya. 

Menyikapi itu, Kasie Tata Kelola Pemerintahan Desa DPMPD Karawang mengatakan, pada prinsipnya, Pjs Kades ditunjuk Bupati dari PND di lingkungan Pemkab. Adapun PNS yang di jadikan Pjs kemudian lokasi tugasnya jauh dari Kecamatan tempatnya bekerja sebagai Pjs, 
sudah barang tentu tidak boleh melalaikan tugas di manapun. Tinggal, sebut Andri, manajemen waktu dan memaksimalkan efektivitas kinerja bawahannya, karena yang bersangkutan tidak bekerja sendiri, artinya kalau penjabat kades punya perangkat desa yang membantunya menjalankan tugas. Tapi, Andri meneruskan, kalau ternyata ada tugasnya yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak menutup kemungkinan jabatan penjabat kadesnya dievaluasi. " Intinya penunjukan dan pengangkatan Penjabat kades kewenangan Bupati sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Pasal 87 ayat 4 dan 5 Perda Nomor 4 tahun 2019, " Ujarnya. 

Sekdin DPMPD Karawang Wawan Hernawan mengatakan, Soal Pjs Kades mutlak Kewenangan Bupati , karena tanpa usulan Camat dan musyawarah BPD sekalipun, penunjukan itu dilakukan oleh Bupati. Hanya saja, soal kepatutannya, Pjs ini di diskusikan terlebih dahulu oleh BPD dan usulan Camat. "Urusan Pjs Kades itu kewenangan Bupati, karena tanpa usulan Camat dan musyawarah BPD juga, Bupati berhak menunjuk siapapun PNS nya, " Katanya. (Rdi)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

KABAR KRIMINAL

Banner

BERITA TERBARU

Untuk Menghubungi Admin.

Back to Top