Kamis, Agustus 22, 2019

Bikin SKD Calon Penerima Kompensasi Harus Lebih Teliti

 

PELITAKARAWANG.COM - Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan bersama tim IT dari Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, sudah maraton melakukan pendataan calon penerima Kompensasi tumpahan minyak. Selain kartu nelayan, dokumen lain di syaratkan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai penerima. Namun, Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat Kades, di wanti-wanti agar teliti sebelum di verifikasi ulang pihak Pemkab dan PHE. 

Plt Camat Cilamaya Wetan, Entoh Hendra Permana mengatakan, saat pendataan, beberapa kades yang wilayahnya memiliki pesisir dan sepadan pantai serta usaha terkait, membuat SKD sebagai syarat pengajuan kompensasi dampak limbah Pertamina. Itu, sah-sah saja, karena memang harus mengcover semua kepentingan nelayan, usaha olahan ikan, hingga budidaya tambak dan garam. Hanya saja, SKD ini dibuat khusus, bagi budidaya yang terdampak di darat/pesisiran. Tapi, harus teliti, mana yang pemilik tambak, mana yang garap, siapa yang layak di buatkan SKD dan tidak. "SKD itu sebagai upaya desa mengcover warga yang terdampak, tapi harus teliti juga, agar tidak menimbulkan gejolak dikemudian hari, "katanya. 

Lebih jauh Mantan Kepala UPTD Pelabuhan dan Pelayaran Ciparagejaya ini, menambahkan, gejolak dikhawatirkan muncul saat verifikasi dan distribusi kompensasi. Untuk itu, para kepala desa, kecamatan dan Dinas, akan berupaya detail mendata dan memverifikasi masyarakat terdampak yang benar-benar terdampak tumpahan minyak. "Ada 5 desa di Cilamaya Wetan, yaitu Muara, Muarabaru, Sukakerta, Rawagempol Kulon dan Rawagempol Wetan, " Pungkasnya. (Rdi)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top