Selasa, September 24, 2019

Bela Pertamina, Pejabat ini Larang Nelayan Ngeluh ke Wartawan

 

PELITAKARAWANG.COM - Ada hal yang tidak mengenakan dikemukakan pejabat di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Karawang, Selasa (24/9). Menyusul, pernyataannya di sela-sela distribusi pembukuan dan pencairan kompensasi Pertamina bagi ratusan nelayan Tangkolak Desa Sukakerta, Kasie Kelembagaan Nelayan, Setia Saptana, memperingatkan para nelayan yang tidak puas untuk tidak bicara di media dan melarang untuk menggandeng media maupun LSM.

"Pembagian kompensasi ini, sesuai data. Jadi kalau ada yang tidak puas, atau masih mengeluh, jangan sampai di korankan, jangan menggandeng wartawan, jangan menggandeng LSM, ayo selasaikan bersama-sama, yang pasti Pertamina bertanggungjawab, "Celetuk Setia Saptana dihadapan ratusan Nelayan Tangkolak. 

Pertamina, sebut Sapta, siap beri tanggungjawab kompensasi pada pelaku perikanan yang  terdampak dan akan memberikan ganti untung bagi yang mengalami kerugian, seperti alat tangkap atau mesin yang rusak, atau pembudidaya yang ikannya mati, akan di berikan ganti untung. Dinas, sebutnya,  minta ganti untung dan memberi pemahaman soal ini kepada semua nelayan. Jadi, jangan sampai ada yang tidak puas, karena pendataan dan verifikasi itu, sudah dilakukan bagi warga nelayan dan usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasarannya. Kemudian, jika ada yang tidak muncul di bank, padahal kemarin di data, Sapta minta nelayan jangan berkecil hati, nanti ada pendataan ulang ditahap 2 yang akan mengakomodir verifikasi yang sebelumnya keliru. "Sekarang ini di cairkan 2 bulan, yaitu Rp1,8 juta. Bagi yang tidak muncul, jangan berkecil hati nanti ada di tahap kedua di akomodir bagi pendataan dan verifikasi yang sebelumnya ada sedikit kekeliruan, " Ujarnya.

Menyikapi pernyataan itu, Ketua Ikatan 
Wartawan Online (IWO) Karawang, Ega Nugraha menyangkan sikap yang dilakukan pejabat lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Karawang. Ingat, keluh kesah masyarakat terkait kebijakan, kekecewaan atau keluhan atas ketidakadilan misalnya, merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk kepada Media sekalipun. Justru ia balik bertanya, ada apa di balik pernyataan bahwa para nelayan yang tidak puas dilarang untuk berkeluh kesah kepada wartawan?, Padahal, wartawan atau jurnalis itu, diberikan kebebasan sebagaimana diatur dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999. "Apa yang salah kalau nelayan dan masyarakat yang kecewa atau merasa ketidakadilan berkeluh kesah kepada wartawan? Justru kita pertanyakan, ada apa dibalik larangan itu, apakah mereka pejabat dan Pertamina takut ? " Tanyanya. 

Ega menambahkan, sejak awal kompensasi dan verifikasi terhadap korban limbah minyak Pertamina ini, cenderung tidak transparan, itu juga diakui sebelumnya oleh DPRD Karawang. Selain nominal yang tidak sebanding dengan apa yang diharapkan nelayan, banyak diantaranya yang justru tidak mendapatkan bahan kompensasi, sementara laut masih saja tercemar tanpa solusi yang konkrit. "Kita akan kawal, bila perlu setiap dugaan pungli dan Bancakan kompensasi ini, harus di usut dan di kawal semua media, " tandasnya. (Rdi)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top